Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemerintah Susun Peta Jalan AI untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif
Oleh : Redaksi
Kamis | 20-03-2025 | 14:04 WIB
peta-jalan-AI.jpg Honda-Batam
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dalam Forum Diskusi Masa Depan Tata Kelola AI di Indonesia yang berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025). (Komdigi)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah tengah menyusun peta jalan (roadmap) kecerdasan artifisial (AI) untuk Indonesia dengan target penyelesaian dalam tiga bulan ke depan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola AI yang komprehensif dan mendorong inovasi tanpa menghambat perkembangan teknologi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan pemerintah telah menggelar berbagai forum diskusi dan menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan guna memastikan peta jalan ini tersusun secara menyeluruh. "Diskusi sudah berlangsung di beberapa forum, termasuk kerja sama dengan berbagai organisasi dan perusahaan yang turut mendukung penyusunan roadmap AI," ujar Nezar dalam Forum Diskusi Masa Depan Tata Kelola AI di Indonesia yang berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025), demikian dikutip laman Komdigi.

Ia menekankan regulasi yang telah diterapkan di berbagai negara maju dapat menjadi referensi dalam perancangan kebijakan AI di Indonesia. Selain itu, berbagai studi dari lembaga riset turut memberikan rekomendasi penting untuk membangun tata kelola AI yang lebih inklusif.

"Pemetaan posisi Indonesia dalam lanskap global AI sangat penting, dan studi-studi yang telah dilakukan bisa menjadi dasar dalam penyusunan roadmap ini," tambahnya.

Nezar juga menegaskan pemerintah akan menerapkan regulasi berbasis insentif yang fleksibel agar tidak membebani industri dengan kepatuhan yang tinggi. Dengan pendekatan ini, diharapkan inovasi di bidang AI dapat berkembang lebih pesat.

"Kami ingin kebijakan yang diterapkan tidak menghambat inovasi, mengingat AI memiliki sifat yang sangat dinamis," tegasnya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mengatasi tantangan terkait infrastruktur AI serta mendorong investasi di bidang pengembangan talenta digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memastikan kebijakan yang inklusif guna menekan biaya kepatuhan bagi pelaku industri.

"Kita berada pada tahap awal, sehingga dua hal utama ini --infrastruktur dan pengembangan talenta-- harus dipenuhi sebelum kita berbicara tentang lompatan besar dalam penerapan AI," jelas Nezar.

Sementara itu, Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru di Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Aju Widya Sari, menekankan pentingnya percepatan penyusunan peta jalan AI agar tidak tertinggal dari perkembangan global. "Kita memiliki waktu sekitar tiga tahun yang cukup fleksibel untuk menentukan langkah strategis, mengingat perkembangan AI yang sangat pesat. Oleh karena itu, roadmap ini harus selesai dalam waktu kurang dari itu," ungkapnya.

Menurut Aju, peta jalan AI akan menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga terkait dalam merancang strategi pengembangan serta adopsi teknologi AI di sektor masing-masing, termasuk dalam aspek pengawasan dan kebijakan.

Dengan berbagai langkah ini, Pemerintah berharap ekosistem AI di Indonesia dapat berkembang pesat dan mampu bersaing di tingkat global, sekaligus memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan industri nasional.

Editor: Gokli