BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait penjualan gas LPG 3 kg per 1 Februari 2025 tidak dapat lagi dilakukan di tingkat pengecer, mengundang protes publik.

Sebabnya masyarakat yang ingin membeli gas LPG 3 kg harus ke pangkalan yang berada di berbagai daerah yang sudah terdaftar, sehingga memunculkan antrean di mana-mana.

Di media sosial X tidak sedikit warganet yang bersuara keras agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Bahlil karena kebijakannya telah menyusahkan rakyat.

"Bahlil menteri paling konslet: Larang pengecer jual LPG 3 kg, tapi tak ada pangkalan baru di tiap kampung," tulis akun @oposanvoice dikutip Selasa 4 Februari 2025.

Karena dampak kebijakan Bahlil membuat rakyat sengsara karena harus pergi jauh dan antre untuk memperoleh gas melon.

"Pejabat ini layak dicopot oleh @prabowo!" sambungnya.

Unggahan @oposanvoice banyak ditanggapi warganet lainnya.

"Bahlil mau menjatuhkan Pak Prabowo sepertinya," komentar @SutanSI27405740. rmol news logo article

Pegiat media sosial yang juga seorang dokter, dr Tifauzia Tyassumah atau Dokter Tifa menanggapi kelangkaan gas melon yang membuat antrean warga di mana-mana hingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Dokter Tifa mengatakan, kebijakan baru yang melarang penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer mulai 1 Februari 2025 merupakan operasi sistematis untuk membuat rakyat marah kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Gas rakyat 3 kg hilang hingga rakyat harus antre," kata Dokter Tifa melalui akun X pribadinya dikutip Selasa 4 Februari 2025.

Dokter Tifa menduga sebentar lagi gas LPG 12 kg jug akan hilang. "Yang menderita bukan hanya rumah tangga tetapi juga pedagang-pedagang kecil," tulis Dokter Tifa.

"Dan terus segala macam hal sampai Rakyat membenci Presiden @prabowo," sambungnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya akan meningkatkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan, sehingga nantinya bisa kembali menyalurkan gas bersubsidi tersebut.

Bahlil mengatakan, nantinya pengecer sebagai sub pangkalan akan disiapkan agar bisa mencatat dengan baik siapa saja yang membeli gas elpiji dan harga jualnya.

"Kita ingin subsidi pemerintah yang baik ini betul-betul tepat sasaran. Caranya bagaimana sekarang adalah untuk yang pengecer supaya mereka mendapatkan fasilitas agar kita bisa tahu harganya berapa yang dijual dan kepada siapa saja, maka kita (akan) naikkan menjadi sub pangkalan dengan persyaratan yang tidak susah," ungkap Bahlil usai Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, di Gedung DPR MPR, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Pergantian status pengecer menjadi sub pangkalan itu, menurut Bahlil agar konsumen bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan mudah dan pemerintah bisa mendapatkan data yang akurat terkait pembeli gas bersubsidi itu.

Mantan Ketua HIPMI itu mengungkap, rencana peningkatan status pengecer menjadi sub pangkalan LPG 3 kg menjadi salah satu materi yang dibahas dalam rapat bersama DPR. Ia menegaskan, tujuan penataan distribusi elpiji 3 kg tersebut agar tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan.

"Tadi kita habis rapat dengan Komisi XII DPR RI, salah satu materinya adalah bagaimana mencari solusi terbaik. Sebelum rapat saya katakan bahwa tujuan dalam rangka penataan ini sebenarnya bagus agar LPG 3 kg ini tepat sasaran, sebenarnya niatnya di situ, dan subsidi LPG kita Rp87 triliun per tahun," ujarnya dikutip dari kanal YouTube KompasTV.

Bahlil kembali menegaskan untuk stok elpiji sendiri tidak ada masalah dan dalam kondisi lengkap.

"Cuma selama ini yang terdaftar itu dari agen sampai ke pangkalan, di sini harganya masih oke. Karena subsidi kita itu Rp12.000/kg, berarti kalau satu tabung kali tiga berarti Rp36.000. Itu negara mensubsidi. Makanya harga ke masyarakat itu harusnya Rp15.000 hingga Rp16.000 sudah sangat bagus, karena itu kan cuma Rp4.000 lebih dan ditambah profit Rp2.000 saya pikir sudah bagus," tuturnya.

Sumber: RMOL/Kompas
Editor: Dardani