Pemerintah Kota Batam tengah memperkenalkan inovasi penting dalam pengelolaan BBM subsidi jenis Pertalite, yakni Fuel Card 5.0. Inovasi yang hampir sama juga sudah mulai diterapkan secara merata oleh Pertamina, yakni QR MyPertamina.

Kedua inovasi ini tujuannya untuk memastikan distribusi bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tepat sasaran. Namun, keberadaan dua sistem ini memicu kebingungan di kalangan masyarakat, terutama soal pilihan mana yang wajib digunakan.

Sistem QR MyPertamina, yang sudah diterapkan di seluruh SPBU, memungkinkan pengguna kendaraan roda empat membeli hingga 120 liter BBM per hari. Sementara itu, Fuel Card 5.0, inisiatif dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam, membatasi pembelian Pertalite hingga 20 liter per hari untuk kendaraan roda empat, demi pemerataan subsidi.

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat Batam: mana yang akan menjadi aturan utama? Menurut Kepala Disperindag Batam, Gustian Riau, Fuel Card 5.0 dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk menciptakan distribusi BBM yang lebih adil dan efisien. Sistem ini akan mulai diberlakukan penuh pada 1 Maret 2025, dengan masa transisi hingga akhir Februari.

Bagi masyarakat, tantangan terbesar adalah menavigasi kebijakan yang tumpang tindih ini. Di satu sisi, QR MyPertamina sudah digunakan luas. Di sisi lain, Fuel Card 5.0 dianggap lebih relevan dengan alokasi BBM subsidi di Batam. Dalam situasi ini, keterlibatan aktif warga dan kejelasan aturan pemerintah menjadi kunci agar sistem ini tidak hanya berjalan baik, tetapi juga benar-benar bermanfaat.

Kini, Batam menjadi pionir dalam inovasi pengelolaan BBM subsidi di Indonesia. Apakah dua sistem ini akan saling melengkapi, atau justru menjadi polemik baru? Hanya waktu yang akan menjawab.

Tulisan ini adalah Opini Redaksi BATAMTODAY.COM terhadap penggunaan Fuel Card 5.0 Pertalite dan QR MyPertamina di Kota Batam.