Pemda Diminta Mengawasi Aturan Hunian Berimbang

Pemda Diminta Mengawasi Aturan Hunian Berimbang

Oleh : yp

Selasa | 23-10-2012 | 19:00 WIB

BATAM, batamtoday - Pemerintah Daerah diminta mengawasi pengembang di kawasannya untuk menerapkan aturan pola hunian berimbang yang diatur dalam Permenpera No.10/2012.

Hazzadin Tembe Sitepu, Deputi Pengembangan Kawasan Kemenpera, mengatakan pengawasan pola hunian berimbang diperlukan untuk memastikan ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami menugaskan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengawasi aturan ini dan sudah ada aturan Permendagri-nya. Pemda harus mengawasi dan memberikan insentif," kata dia usai sosialisasi Permenpera No.10/2012 di Batam, Selasa (23/10/2012).

Hazzadin menambahkan Kemenpera juga akan membentuk tiga konsultan regional yang akan membantu Pemda untuk melakukan pengawasan aturan hunian berimbang.

Aturan tersebut, lanjutnya wajib dipatuhi oleh seluruh pengembang yang mengajukan ijin mendirikan bangunan (IMB) baru untuk membangun minimal 50 unit rumah komersial dan pemerintah daerah (pemda) yang memberikan IMB.

Ia mengungkapkan Pemda juga harus memberi kemudahan perizinan untuk mendorong pelaksanaan aturan ini sehingga diharapkan dapat menarik pengembang untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Pemda harus beri insentif dan dari pusat ada dana bantuan untuk prasarana Rp6,26 juta per rumah," tambah dia.

Untuk melaksanakan aturan hunian berimbang 1:2:3, Kemenpera juga membuat perjanjian kerjasama antara Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera dengan Walikota/Bupati se-Sumatera. Sekitar 40 Kabupaten/Kota meneken kerja sama ini yang dilaksanakan di Batam.

Menurut Hazzadin, melalui kerja sama ini diharapkan Pemda mulai menyiapkan pemetaan lokasi sehubungan lokasi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah disamping harus mengawasi pelaksanaannya.

Sementara itu terkait pengembang yang memiliki izin sebelum aturan ini dilaksanakan, lanjut dia, tidak akan terkena kewajiban dari aturan ini.

"Kalau mereka izinnya sebelum Permen ini, tidak kena. Contohnya, pengembang memperoleh izin 100 hektare dulu dari izin 600 hektare, yang kena aturan ini hanya yang 500 hektare," jelas dia.

Pengembang yang tidak melaksanakan aturan pola hunian berimbang ini, tambah Hazzadin, akan dikenakan sanksi mulai dari penutupan proyek hingga pencabutan izin membangun.

TERKINI
POPULER

Kapolres Karimun Pimpin Apel Gabungan TNI-POLRI Pengamanan TPS Pilkada Serentak 2024

PT Timah Tbk Komitmen Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Lewat Program Gernas Tastaka

Polres Anambas Kawal Distribusi Logistik Pilkda ke PPK Kecamatan

Masa Kampanye Berakhir, KPU Karimun Bersihkan APK

Kepala BP Batam Tinjau Proyek Infrastruktur, Pastikan Masyarakat Dapat Segera Menikmati

Jelang Hari Pencoblosan, Polsek Batam Kota Turut Kawal Penertiban APK

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Geliat Akhir Tahun, Suzuki Indonesia Meriahkan GJAW 2024

Perdana! Barantin Kepri Fasilitasi Ekspor Kelapa Parut Kering ke Yordania

Buka Jalur Roro Batam-Johor, BP Batam Dorong Pengembangan Pariwisata dan UMKM