Pemda Diminta Mengawasi Aturan Hunian Berimbang

Pemda Diminta Mengawasi Aturan Hunian Berimbang

Oleh : yp

Selasa | 23-10-2012 | 19:00 WIB

BATAM, batamtoday - Pemerintah Daerah diminta mengawasi pengembang di kawasannya untuk menerapkan aturan pola hunian berimbang yang diatur dalam Permenpera No.10/2012.

Hazzadin Tembe Sitepu, Deputi Pengembangan Kawasan Kemenpera, mengatakan pengawasan pola hunian berimbang diperlukan untuk memastikan ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami menugaskan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengawasi aturan ini dan sudah ada aturan Permendagri-nya. Pemda harus mengawasi dan memberikan insentif," kata dia usai sosialisasi Permenpera No.10/2012 di Batam, Selasa (23/10/2012).

Hazzadin menambahkan Kemenpera juga akan membentuk tiga konsultan regional yang akan membantu Pemda untuk melakukan pengawasan aturan hunian berimbang.

Aturan tersebut, lanjutnya wajib dipatuhi oleh seluruh pengembang yang mengajukan ijin mendirikan bangunan (IMB) baru untuk membangun minimal 50 unit rumah komersial dan pemerintah daerah (pemda) yang memberikan IMB.

Ia mengungkapkan Pemda juga harus memberi kemudahan perizinan untuk mendorong pelaksanaan aturan ini sehingga diharapkan dapat menarik pengembang untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Pemda harus beri insentif dan dari pusat ada dana bantuan untuk prasarana Rp6,26 juta per rumah," tambah dia.

Untuk melaksanakan aturan hunian berimbang 1:2:3, Kemenpera juga membuat perjanjian kerjasama antara Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera dengan Walikota/Bupati se-Sumatera. Sekitar 40 Kabupaten/Kota meneken kerja sama ini yang dilaksanakan di Batam.

Menurut Hazzadin, melalui kerja sama ini diharapkan Pemda mulai menyiapkan pemetaan lokasi sehubungan lokasi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah disamping harus mengawasi pelaksanaannya.

Sementara itu terkait pengembang yang memiliki izin sebelum aturan ini dilaksanakan, lanjut dia, tidak akan terkena kewajiban dari aturan ini.

"Kalau mereka izinnya sebelum Permen ini, tidak kena. Contohnya, pengembang memperoleh izin 100 hektare dulu dari izin 600 hektare, yang kena aturan ini hanya yang 500 hektare," jelas dia.

Pengembang yang tidak melaksanakan aturan pola hunian berimbang ini, tambah Hazzadin, akan dikenakan sanksi mulai dari penutupan proyek hingga pencabutan izin membangun.

TERKINI
POPULER

Ruslan Sinaga Sebut Operasi Pasar Penyebab Panic Buying Gas Melon di Batam

Moscow Fashion Week Soroti Brand Fashion Berkelanjutan Indonesia

PT Capella Dinamik Nusantara Gelar Acara 'Lebih Dekat, Lebih Hangat' untuk Konsumen Honda

Rutan Batam Musnahkan Barang Bukti Hasil Razia Blok Hunian

Korsleting Listrik Diduga Penyebab KMP Tandemand Terbakar di Perairan Batam

Kirim PMI Ilegal ke Malaysia Lewat Batam dan Karimun, Roni Terancam 10 Tahun Penjara

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

Sengketa Lahan di Desa Ekang Anculai Bintan, PT BMW Diduga Rusak Tanaman Milik Warga

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

Terlibat Perkara Pencurian Uang Rp 9 Miliar, Rustam Ritonga Didakwa di PN Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

Kecelakaan Maut di Simpang Empat Sei Ladi Tanjungpinang, Satu Korban Jiwa

Provinsi Kepri Sukses Kendalikan Inflasi, Catatkan Tren Positif di Berbagai Kota

HARRIS Resort dan HARRIS Hotel Batam Jalin Kemitraan dengan Blue Sky Premier Lounge

PT Akulaku Finance Indonesia Angkat Perry Bastaman Slangor Jadi Presiden Direktur