Oleh Dahlan Iskan

TIDAK ada heboh-heboh tim transisi sekarang ini. Timnya ada. Tapi jauh dari hiruk-pikuk pemberitaan. Tidak ada pemberitaan yang masif soal kerjanya.

Beda dengan 10 tahun lalu: ketika Jokowi sudah terpilih sebagai presiden yang akan menggantikan Presiden SBY. Tim transisinya sering jadi objek pemberitaan. Kesannya: pergantian pemerintahan sedang disiapkan sungguh-sungguh.

Rasanya baru sekali itu ada tim transisi pergantian pemerintahan. Dari Pak Harto ke B.J. Habibie begitu mendadak. Pasti tidak sempat memikirkan transisi, apalagi membuat tim.

Dari Habibie ke Gus Dur juga begitu cepat. Hari itu MPR memilih Gus Dur, hari itu pula presiden baru dilantik.

Juga dari Gus Dur ke Megawati. Tidak ada masa transisi. Yang ada drama celana pendek presiden di istana.

Sebenarnya era setelah itu sudah bisa mulai ditradisikan tim transisi. Seperti di Amerika. Tapi suasana kebatinan pergantian kekuasaan waktu itu tidak memungkinkan. Ada problem psikologis yang berat antara Megawati ke SBY.

Baru di akhir era SBY pergantian kekuasaan berlangsung 'normal'. Dimulailah tradisi transisi kekuasaan yang baik. SBY memang dijadikan teladan dalam hal pengakhiran kekuasaan.

Tidak ada isu perpanjangan kepresidenan atau periode ketiga. SBY juga aktif menyiapkan tim transisi dari pihaknya. SBY tidak mau ambil kebijakan penting di masa injury time. Bahkan tidak mau melakukan pergantian panglima TNI yang sudah jatuh tempo. SBY tidak mau 'pasang jebakan' untuk penggantinya.

Dari Jokowi ke Prabowo sekarang ini juga sangat mulus. Dibuat mulus. Boleh dikata tidak ada pergantian kekuasaan. Ini hanya seperti kelanjutan pemerintahan Jokowi.

Karena itu tim transisinya lebih senyap. Tapi sebenarnya tim transisi sedang bergerak. Sudah sejak dua bulan lalu. Mestinya sekarang sudah tahap menyimpulkan.

Tim itu mengerjakan pokok-pokok kebijakan pemerintah yang akan datang. Ada tim kebijakan energi. Ada tim mengatasi kemiskinan. Tim ketahanan pangan. Tim pendapatan negara. Tim penegakan hukum. Dan banyak lagi bidang lainnya. Banyak purnawirawan jenderal masuk dalam anggota tim.

Dari intensitas kerja tim transisi sekarang ini terlihat keinginan Presiden Prabowo agar bisa langsung tancap gas mulai hari pertama dilantik.

Tentu masih pakai APBN yang lama. Ruang geraknya masih dibatasi alokasi anggaran yang sudah diputuskan DPR. Rasanya tidak bisa lagi presiden baru mengajukan perubahan APBN. Tinggal dua bulan. Kecuali untuk APBN tahun 2025 –kalau dianggap perlu.

Yang bisa dilakukan Presiden Prabowo adalah memberikan sinyal-sinyal harapan baru. Bagi rakyat maupun bagi investor.

Sinyal keamanan dan kestabilan politik rasanya sudah kuat. Apalagi kalau PKB dan PDI-Perjuangan jadi gabung ke kabinet baru.

Tapi tidak mudah memancarkan sinyal ekonomi yang kuat. APBN begitu terbatasnya. Apalagi dihadapkan pada tingginya utang luar negeri.

Harga-harga komoditas ekspor tidak setinggi di zaman Prediden Jokowi. Di bidang ini Jokowi seperti dimanjakan Tuhan: harga ekspor batu bara gila-gilaan. Pun kelapa sawit. Juga nikel dan bauksit.

Prabowo tidak lagi menikmati anugerah itu.

Jangan-jangan juga tidak mendapat anugerah Tuhan lainnya: curah hujan yang begitu baik selama empat tahun terakhir. Selama empat tahun ini para petani begitu tenang. Pun bila harga pupuk masih tinggi. Curah hujan begitu tinggi –tapi tidak berlebihan sampai banjir bandang. Petani bisa tanam padi tiga kali setahun –selama empat tahun.

Tentu Prabowo punya mantra sendiri: angka delapan. Itulah harapan besarnya. Tanggal lahirnya delapan. Partainya nomor delapan. Dan Prabowo presiden kedelapan.

Anda pun akan berharap setidaknya nilai akhir masa jabatan Prabowo setidaknya juga delapan.*

Penulis adalah wartawan senior Indonesia