Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Diskusi Kesbangpol Jateng dan PWI Surakarta

Media Harus Jadi Penjernih Informasi dalam Pilkada Serentak
Oleh : Redaksi
Rabu | 18-09-2024 | 08:24 WIB
1809_keterbukaan-media_09383478868.jpg Honda-Batam
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta, Anas Syahirul A (kanan) saat menyampaikan paparannya. (Foto: PWI Surakarta)

BATAMTODAY.COM, Solo - Media massa memegang peranan penting dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang dilaksanakan serentak. Selain berfungsi sebagai sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat, media juga diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi ketika muncul permasalahan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta, Anas Syahirul A menegaskan pentingnya peran media dalam meredakan ketidakpastian informasi yang beredar terkait Pilkada.

"Media harus bisa menjadi penjernih informasi di tengah banjirnya berita yang belum tentu benar dan akurat," ujarnya dalam Diskusi Penguatan Keterbukaan Media yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Jawa Tengah dan PWI Surakarta, Selasa (17/9/2024), di Hotel Dana, Solo.

Diskusi yang diikuti oleh pekerja media dan aktivis media sosial ini mengusung tema 'Mendukung Keterbukaan Demokrasi' dan juga menjadi bagian dari sosialisasi Pilkada Jateng 2024. Anas menekankan bahwa wartawan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan Pilkada.

"Media juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi penjernih informasi, terutama terkait Pilkada yang sering disertai banyak berita bermasalah," tambahnya.

Lebih jauh, Anas menyebutkan bahwa media memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi publik dengan menyajikan informasi yang mendidik dan faktual. Ia mengingatkan media untuk lebih mengutamakan fakta yang telah diverifikasi daripada sekadar mengejar sensasi atau viralitas. "Fakta yang jelas dan terverifikasi akan berkontribusi pada situasi yang kondusif selama Pilkada," tuturnya.

Pengamat media dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Sri Hastjarjo, Ph.D., yang juga hadir sebagai narasumber, menekankan bahwa media tidak boleh netral dalam Pilkada. "Media harus berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik. Jika tidak, berarti media tidak memiliki sikap yang jelas," katanya. Menurutnya, peran media sebagai pengawas atau "watchdog" dalam proses Pemilu atau Pilkada sangat vital.

Sri Hastjarjo juga menyoroti peran media sebagai penyedia informasi yang akurat dan ruang diskusi yang berbasis fakta dan logika. "Diskusi publik yang disajikan oleh media harus bersifat egaliter dan argumentatif, sehingga masyarakat mendapatkan pandangan yang jernih," ujarnya.

Niken Satyawati dari Mafindo Pusat menambahkan bahwa hoaks politik kerap muncul jelang Pilkada, dengan 31,6 persen di antaranya menyerang para calon kepala daerah. "Penyebaran hoaks ini harus diwaspadai karena berpotensi merusak demokrasi," ungkap Niken. Ia juga menekankan pentingnya literasi digital dan mitigasi hoaks, terutama di platform media sosial seperti TikTok yang banyak digunakan untuk distribusi hoaks.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Jawa Tengah, Agung Kristiyanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pilkada 2024 adalah momen penting bagi demokrasi Indonesia. "Peran media sangat signifikan dalam memastikan Pilkada berjalan dengan baik, aman, dan damai," katanya.

Ia juga mengingatkan agar media menjaga keseimbangan dalam pemberitaan, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat.

Diskusi ini menyoroti pentingnya media mainstream dalam memverifikasi informasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan Pilkada yang damai dan kondusif.

Editor: Dardani