BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Berbagai upaya dilakukan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Ansar Ahmad dalam rangka pemenuhan layanan kesehatan masyarakat yang menjadi mandatory yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah.

Di tahun 2024 ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan anggaran lebih dari 10 persen sebagaimana tugas mandatory yang harus dilaksanakan pemerintah daerah.

"Saat ini sudah dianggarkan sekitar 11 persen," ujar Gubernur Ansar, Selasa (16/7/2024).

Pemenuhan besaran anggaran bidang kesehatan sebagaimana menjadi kewajiban pemerintah dalam penetapan plafon minimal anggaran itu disebut Ansar sebagaimana pelaksanaan di bidang pendidikan.

Di bidang pendidikan, untuk tahun 2024 ini Pemprov Kepri sudah menganggarkan lebih 20 persen dari jumlah APBD. Jumlah ini diperkirakan Gubernur Ansar akan bertambah hingga mencapai 22 persen dari APBD mengingat adanya kebijakan SPP Gratis bagi pelajar SMA yang mulai diterapkan Juli 2024 ini.

Terkait pemenuhan layanan masyarakat, Gubernur Ansar menekankan jika harus dilakukan aksi yang masiv. Pemenuhan kebutuhan sarana dan pra sarana disebut Ansar tidak cukup dengan hanya mengandalkan APBD.

"Butuh dukungan Pemerintah Pusat agar layanan kesehatan yang lebih prima," terangnya.

Atas alasan inilah Gubernur Ansar kemudian getol memperjuangkan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat. Salah cara dilakukan adalah dengan "getol" menemui Menteri Kesehatan.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Ansar menemui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Setidaknya ada tiga hal yang didiskusikan. Di antaranya pemenuhan kebutuhan rumah sakit jiwa, gedung Instalasi farmasi, dan laboratorium kesehatan masyarakat.

"Untuk kebutuhan rumah sakit jiwa, sebagian sudah dibangun. Dan rumah sakit penanganan kecanduan obat-obatan narkotika dan psikotropika yang sudah diresmikan. Kita akan mendorong lagi kekurangannya agar RS jiwa lebih sempurna. Harus dilengkapi karena lahan yang tersedia ada 10 hektar," papar Gubernur Ansar.

Untuk gedung instalasi farmasi, lanjut Ansar, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Kesehatan kemudian membangunnya menggunakan Dana APBD karena dianggap masih terkaver. Dana pembangunan gedung ini sebesar Rp9 miliar.

Gedung berlokasi di Dompak dan penggunaannya telah diresmikan pada Senin (15/7/2024).

"Tinggal digunakan secara maksimal, dan dikelola oleh UPTD tersendiri yang memang sudah eksis melalui Dinkes," terang Gubernur Ansar.

Selain itu, kepada Menkes Budi Gunadi, Gubernur Ansar meminta bantuan laboratorium kesehatan masyarakat.

"Pak Menkes mendukung untuk pengadaan itu. Insyaallah tahun 2025 sudah akan dibangun dengan nilai sekitar Rp18 miliar," terang Ansar.

Ansar merencanakan agar laboratorium kesehatan masyarakat ini dibangun di sekitar gedung instalasi farmasi untuk memudahkan koordinasi dan lainnya.

Untuk tahu 2024 ini, Kementrian Kesehatan RI juga mengucurkan dana antara Rp20-25 miliar untuk penambahan ruang rawat inap rumah sakit yang ada di Kundur, Tanjungbatu, Kabupaten Tanjungbalai Karimun.

"Kemarin Sudah dipastikan, nilainya antara RP20-25 miliar. Sudah ketemu langsung dengan Pak Menteri PU dan beberapa Dirjennya, kemudian bertemu dengan Menkes," terang Ansar.

Dalam beberapa minggu kedepan Gubernur Ansar berencana kembali bertemu Menkes untuk membahas beberapa permasalahan pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat Kepulauan Riau.

"Karena ada keperluan penambahan fasilitas rumah sakit yang nilainya cukup besar, dan butuh dukungan Kemenkes," tutup Ansar.

Editor: Yudha