Hardi Berharap Tawuran Antar Pelajar Tidak Merembet ke Batam

JAKARTA, batamtoday - Ketua Komite III DPD RI Hardy Selamat Hood berharap tawuran antar pelajar yang marak di Jakarta dan beberarapa kota lain di Indonesia tidak merembet ke Batam.

"Mengenai aksi tawuran di Batam selama ini,  belum melihat ada bahaya kekerasan antarpelajar. Kalau untuk Batam tidak sampai, karena jarak antar sekolahnya juga jauh,"  kata Hardi di Jakarta, Kamis (11/10/2012).

Menurut Hardi, maraknya tawuran antar pelajar akhir-akhir ini akibat salah dalam menerapkan kurikulum sekolah. Ia mengatakan guru hanya sekedar mengajar, tidak lagi mendidik. Padahal untuk memberikan pemahaman yang mendalam butuh pendidik.
 
"Kurikulum kita bermasalah, karena guru lebih banyak mengajar kognitif," katanya.

Selain itu, kata dia, kurikulum hanya mengejar Inteligence Quations, seharusnya, untuk memenuhi kebutuhan masa kini, pendidikan lebih tajam pada Emotional Quations.

Kurikulum menitikberatkan pada mata pelajaran eksak dan pengetahuan sedang nilai-nilai moral dan agama terpinggirkan.

"Kami mendesak pemerintah merubah kurikulum, pendidikan moral menjadi satu syarat wajib kelulusan," kata dia.

Sistem Ujian Nasional juga meningkatkan tingkat stres pada remaja hingga memicu emosional tinggi.

Sementara itu, ia mengatakan hasil investigasi Komisi III DPD RI tentang tawuran antara SMA 6 dan SMA 70 Jakarta, menunjukkan sekolah tidak bisa disalahkan.

"Mengenai tawuran SMA 6 dan 70, kami melihat upaya yang dilakukan guru maksimal," katanya.

Jam belajar siswa dibuat sangat padat mulai pukul 7.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

Pengawasan sekolah mengenai barang-barang siswa juga baik, kata dia seraya menambahkan tidak ada yang membawa barang-barang berbahaya.

Menurut dia, tawuran antar SMA elit Jakarta itu lebih dipengaruhi eksternal sekolah.

"Saat tawuran ada orang yang 'suplay' alat-alat, apa saja disediakan," katanya.

Selain itu, banyaknya warung di sekitar sekolah juga dicurigai menjadi tempat menitip barang-barang berbahaya.

"Kami minta aparat menyelidiki warung. Harus dirazia, atau dipindahkan," kata Ketua Komite IV DPD RI ini.

---