Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Upah Tertinggi di Asia, Apindo Minta Buruh Tidak Demo Lagi
Oleh : si
Rabu | 10-10-2012 | 18:23 WIB
sofjan_wanandi.jpg Honda-Batam

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi

JAKARTA, batamtoday - Apindo mengklaim upah buruh di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya, karena masih ada tambahan upah yang lain.



Oleh sebab itu, Apindo menyesalkan ulah para buruh yang masih gemar melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta kenaikan upah kepada para pengusaha.

Hal itu ditegaskan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi  di Jakarta, Rabu (10/10/2012).

Sofjan menilai, upah buruh Indonesia sudah layak dibandingkan negara-negara lain di Asia. Dia menyebutkan beberapa tambahan upah yang hanya terjadi di Indonesia.

"Kita sudah tinggi sekali, di Asia. Belum bicara produksi," kata Sofyan Wanandi. 

Dia menjelaskan, upah tambahan diluar pokok, seperti tunjangan hari raya (THR), uang makan, dan transprotasi tidak diberlakukan di negara-negara lain.

"Kita punya upah itu. Kalau untuk lihat take home pay kita, kita tambah semua. Jangan lupa upah minimum kita, di luar negeri itu tidak ada THR, gaji ke-13. Kita ada, belum lagi berbicara uang makan, transport, uang pensiun dan lain-lain," katanya.

Jadi, menurut dia, jika dihitung secara keseluruhan upah tersebut sudah sangat besar. Namun, dia menyesalkan kenapa masih dianggap kurang.

"Sekarang ini, rata-rata kita bayar lebih dari dua kali, lebih dari pada upah minimun kita itu. Mereka cuma lihat upahnya, tapi tidak lihat, apa yang sudah dikasih semua," kata Ketua Umum Apindo ini.

Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Muhammad Rusdi sebelumnya menyatakan, upah buruh di Indonesia masih rendah. Dia mencontohkan di daerah Cilacap upah buruh hanya mencapai Rp720 ribu, sebuah angka yang jauh dari kelayakan bila dibandingkan dengan kebutuhan hidup.

"Kami menduga ada mafia di balik tetap bertahannya kebijakan upah murah," ungkap Rusdi beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan, pada pelanggengan praktik-praktik pelanggaran outsourcing juga disinyalir terdapat mafia-mafia yang ikut bermain.

"Ada mafia direksi yang bermain, bekerja sama dengan dinas untuk mempermudah izin beropersinya perusahaan outsourcing," tandasnya.