Keberadan DPD RI untuk Tampung Kepentingan Daerah

Keberadan DPD RI untuk Tampung Kepentingan Daerah

Oleh : si

Jum'at | 05-10-2012 | 15:52 WIB

Sekretaris Jenderal DPD RI Siti Nurbaya Bakar

JAKARTA, batamtoday - Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebenarnya berfungsi untuk menampung kepentingan daerah. Daerah adalah ibu kandung dari Republik, sebab Indonesia dibentuk oleh berbagai daerah.

"Peran DPD saat ini jadi tempat mediasi kalau ada persoalan di daerah. Apalagi, di DPD berkumpul dari berbagai suku dan etnis," kata Sekjen DPD Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Jumat (5/10/2012).

Bahkan, dalam setiap pembahasan masalah, anggota DPD membahas dengan sangat baik. Misalnya, dalam kasus pemekaran wilayah.

Sementara budayawan Radhar Panca Dahana mengatakan bahwa kedaulatan daerah diambil oleh partai-partai politik. Kekayaan daerah juga diambil oleh orang-orang pusat.

Kekayaan alam di daerah juga menciptakan ekonomi daerah yang berkembang. Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, ekonomi daerah akan diberangus oleh pusat dengan berbagai kebijakan.

Namun menurut pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin, dalam Undang-Undang Dasar 1945, peran pusat sebenarnya kuat. Namun dalam implementasi sering ngos-ngosan.

Tidak direncanakan

Sementara itu, Hendri menilai banyak persoalan daerah diselesaikan secara sama rata melalui dana transfer daerah, padahal memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Menurut Hendri, yang harus diperhatikan dalam anggaran transfer daerah adalah strateginya. "Bukan alokasinya," ujar Hendri.

Strategi itu menyangkut kelebihan dan kekurangan daerah. Misalnya, untuk daerah pertanian yang miskin, harus dicari masalahnya mengapa jadi miskin.

"Jadi jangan membuat kebijakan yang memberangus ekonomi rakyat," katanya.

Akhirnya, lanjut Hendri, Dana Alokasi Khusus (DAK) jadi jelas peruntukannya. Sebab dibagi tanpa indikator dan kriteria jelas. Padahal, kata Hendri, presiden sering bilang bahwa anggaran yang sudah ke daerah mencapai Rp 1.100 triliun. Kemudian untuk mengentaskan kemiskinan sudah Rp 69 triliun.

"Hanya dilihat alokasinya saja," katanya.

Memang, lanjutnya, ini menjadi tugas Bappenas untuk memantau daerah. Pada sisi lain, peran DPD juga sangat kecil, sebab tidak punya fungsi anggaran. "Akhirnya hanya jadi komentator," jelasnya.

TERKINI
POPULER

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Wacana Pengampunan Napi Koruptor, Mahfud: Menurut Hukum Tidak Boleh

Erick Thohir Pastikan Laga Kualifikasi Piala Dunia Lawan Bahrain Dimainkan di Stadion GBK

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

Pengamat Sebut Timnas Indonesia Harus Menang Besar Lawan Filipina

Korban PHK Terima Bantuan Tunai 60 Persen dari Gaji Selama 6 Bulan

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Romo Paschal Ungkap Aktor Utama TPPO di Batam Tak Kunjung Tertangkap

Ketum PBNU Minta Pelajari Secara Utuh Pandangan Pemerintah Soal Pajak 12 Persen

Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Operasi Lilin 2024 Pengamanan Nataru

Kapolri Siapkan Satgas Khusus Antisipasi Bencana Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2025