Disnakertrans Bintan Siap Terapkan Aturan Ketenagakerjaan

Disnakertrans Bintan Siap Terapkan Aturan Ketenagakerjaan

Oleh : hrj/dd

Rabu | 03-10-2012 | 14:49 WIB

TANJUNGUBAN, batamtoday - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bintan menyatakan kesiapannya untuk menerapkan aturan ketenagakerjaan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat, terkait masalah penghapusan sistem outsuorcing yang dituntut oleh mayoritas buruh di Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Hasfarizal Handra, Kadisnakertrans Bintan kepada wartawan usai menghadiri unjukrasa yang dilakukan oleh ratusan buruh dari Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Rabu (3/10/2012).

Dikatakan Hasfarizal, pihak Disnaker Bintan terkait tuntunan kaum buruh tersebut, akan menindaklanjutinya sesuai dengan instruksi dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Diberharap kepada kaum buruh agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban, demi investasi yang ada.

Sementara itu AKBP Octo Budhi Prasetyo Kapolres Bintan, menyampaikan untuk mengamankan jalannya unjukrasa yang dilakukan oleh buruh di sekitar KIB Lobam Polres Bintan menurunkan 116 personilnya. Sementara buruh yang melakukan unjukrasa tersebut, menurut kapolres berjumlah sekitar 250 orang, yang dimulai sejak jam 06.00 WIB dan berakhir jam 11.30 WIB.

"Setelah melakukan orasi di sekitar kawasan, buruh melakukan konvoi kendaraan roda dua keluar dari KIB Lobam. sejak berlangsungnya unjukrasa hingga selesai, kondisi tetap tertib dan aman," ujarnya.

Di sisi lain, T. Sianturi, ketua FKUI Bintan mengatakan, SBSI Bintan dalam hal menyampaikan tuntutan terkait masalah outsourcing memang tidak menyampaikan aspirasinya dengan turun ke jalan. Namun pada prinsipnya, praktek outsourcing memang harus dihapuskan. "Kita masih memercayakan kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan terkait aturan outsourcing," katanya.

Kecuali, tambahnya kalau nanti pemerintah daerah lamban mengambil kebijakan, bisa saja SBSI akan turun ke lapangan bahkan melakukan sweeping ke perusahaan yang menjalankan outsourcing, terutama perusahaan BUMN.

"Kita berharap pemerintah memulai penghapusan outsourcing terhadap perusahaan milik negara. karena itu milik pemerintah, kalau yang milik negara saja tidak bisa diterapkan, bagaimana dengan yang swasta," tegasnya.

TERKINI
POPULER

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Wacana Pengampunan Napi Koruptor, Mahfud: Menurut Hukum Tidak Boleh

Erick Thohir Pastikan Laga Kualifikasi Piala Dunia Lawan Bahrain Dimainkan di Stadion GBK

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

Pengamat Sebut Timnas Indonesia Harus Menang Besar Lawan Filipina

Korban PHK Terima Bantuan Tunai 60 Persen dari Gaji Selama 6 Bulan

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Romo Paschal Ungkap Aktor Utama TPPO di Batam Tak Kunjung Tertangkap

Naik 6,5 Persen, Ini Daftar 5 Provinsi dengan UMP 2025 Tertinggi

Disnaker Kepri Rampungkan Pembahasan UMP 2025 Sesuai Permenaker 16 Tahun 2024

Menaker Sambut Putusan MK, Langkah Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia