Disnakertrans Bintan Siap Terapkan Aturan Ketenagakerjaan

Disnakertrans Bintan Siap Terapkan Aturan Ketenagakerjaan

Oleh : hrj/dd

Rabu | 03-10-2012 | 14:49 WIB

TANJUNGUBAN, batamtoday - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bintan menyatakan kesiapannya untuk menerapkan aturan ketenagakerjaan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat, terkait masalah penghapusan sistem outsuorcing yang dituntut oleh mayoritas buruh di Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Hasfarizal Handra, Kadisnakertrans Bintan kepada wartawan usai menghadiri unjukrasa yang dilakukan oleh ratusan buruh dari Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Rabu (3/10/2012).

Dikatakan Hasfarizal, pihak Disnaker Bintan terkait tuntunan kaum buruh tersebut, akan menindaklanjutinya sesuai dengan instruksi dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Diberharap kepada kaum buruh agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban, demi investasi yang ada.

Sementara itu AKBP Octo Budhi Prasetyo Kapolres Bintan, menyampaikan untuk mengamankan jalannya unjukrasa yang dilakukan oleh buruh di sekitar KIB Lobam Polres Bintan menurunkan 116 personilnya. Sementara buruh yang melakukan unjukrasa tersebut, menurut kapolres berjumlah sekitar 250 orang, yang dimulai sejak jam 06.00 WIB dan berakhir jam 11.30 WIB.

"Setelah melakukan orasi di sekitar kawasan, buruh melakukan konvoi kendaraan roda dua keluar dari KIB Lobam. sejak berlangsungnya unjukrasa hingga selesai, kondisi tetap tertib dan aman," ujarnya.

Di sisi lain, T. Sianturi, ketua FKUI Bintan mengatakan, SBSI Bintan dalam hal menyampaikan tuntutan terkait masalah outsourcing memang tidak menyampaikan aspirasinya dengan turun ke jalan. Namun pada prinsipnya, praktek outsourcing memang harus dihapuskan. "Kita masih memercayakan kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan terkait aturan outsourcing," katanya.

Kecuali, tambahnya kalau nanti pemerintah daerah lamban mengambil kebijakan, bisa saja SBSI akan turun ke lapangan bahkan melakukan sweeping ke perusahaan yang menjalankan outsourcing, terutama perusahaan BUMN.

"Kita berharap pemerintah memulai penghapusan outsourcing terhadap perusahaan milik negara. karena itu milik pemerintah, kalau yang milik negara saja tidak bisa diterapkan, bagaimana dengan yang swasta," tegasnya.

TERKINI
POPULER

Menteri PANRB Setujui 18.557 Formasi CASN Bawaslu Tahun 2024

Program Bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam 2024 Resmi Dibuka

Curhat Kamtibmas, Kapolres Karimun Segera Tindak Lanjuti Saran Masyarakat Sungai Raya

Butuh 4 Juta Talenta, Menteri Budi Arie Ajak Industri Cetak Ahli Keamanan Siber

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Unit SAR Satbrimob Polda Kepri Gelar Apel Siaga Bencana

Moody's Pertahankan Rating Kredit Indonesia sebagai Negara Layak Tujuan Investasi dengan Outlook Stabil

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Kapolda Kepri, Roby Kurniawan dan Nurdin Basirun Kompak Hadiri Open House Apri Sujadi

Direktur BUMD Kepri Sumbangkan Hadiahnya di Reuni Alumni SMAN 2 Tanjungpinang

PT Pelni Buka Lowongan Kerja bagi yang Berpengalaman di Kapal Barang

Korban Laka Kerja Masjid Agung Batam Center Sebut PT Adhi Karya Lepas Tanggung Jawab

Anggaran Pelatihan dan Sertifikasi di Disnaker Batam Capai Rp 15 Miliar, Mustofa: Hasilnya Minim