Ranperda Naker Batal Disahkan DPRD Batam

Ranperda Naker Batal Disahkan DPRD Batam

Oleh : ypn/dd

Selasa | 02-10-2012 | 17:11 WIB

BATAM, batamtoday - DPRD Kota Batam gagal mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Ranperda Naker) karena masih menunggu revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi soal outsourcing (alih daya).

DPRD Kota Batam dijadwalkan mengesahkan Ranperda Naker dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (2/10/2012).

Namun saat menyampaikan hasil pembahasan, Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Naker Rusmini Simorangkir menyampaikan bahwa pihaknya menyerahkan Ranperda tersebut ke Badan Legislasi (Banleg) DPRD.

"Kami atas nama Pansus Penyelenggaraan Ketenagakerjaan melalui rapat paripurna yang terhormat ini menyerahkan Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan kepada Badan Legislasi DPRD Kota Batam untuk dilakukan harmonisasi," paparnya.

Sebelumnya dia menjelaskan, Pansus sudah mengkonsultasikan Ranperda yang terdiri dari 12 bab dan 59 pasal itu ke Biro Hukum Kemenakertrans dan secara substansial tidak terdapat permasalahan yang berarti atau bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya.

Atas penilaian terhadap materi dan substansi Ranperda tersebut, Pansus menganggap tugas dan tanggungjawabnya sudah selesai.

"Namun demikian, ada satu catatan dari Biro Hukum Kemenakertrans yaitu terkait pasal outsourcing (Pasal 37 dan Pasal 38) mengingat dalam waktu dekat ini akan dilakukan perubahan atau revisi peraturan tentang outsourcing khususnya Kepmen Nomor 101/2004 tentang Tata Cara Perijinan Penyedia Jasa Pekerja atau Buruh dan Kepmen Nomor 220/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain," jelasnya.

Mengingat kedua Kepmen di atas adalah peraturan teknis terkait outsourcing dan berkaitan langsung dengan substansi materi pada Pasal 37 dan Pasal 38 Ranperda Naker, lanjutnya, maka Biro Hukum Kemenakertrans meminta supaya dilakukan penundaan pengesahan sampai diterbitkannya peraturan teknis (Kepmen) tentang outsourcing.

Penyerahan Ranperda Naker ke Banleg DPRD juga katanya sudah berdasarkan hasil keputusan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksi pada 1 Oktober 2012 yang lalu.

TERKINI
POPULER

Pasangan Rudi-Rafiq Raih Dukungan Solid dari Keluarga Besar Karimun di Batam

Pasangan SAYANG dan ASLI Guncang Batam, Ajak Puluhan Ribu Warga Bersatu Makmurkan Kepri

Paes Dipastikan Tak Bela Indonesia di Piala AFF, Erick: Dia Bukan Robot

Masuki Masa Tenang, Herwyn Ingatkan Pukul 00.00 Malam Ini APK Mulai Ditertibkan

Gebuk Pasangan Tuan Rumah, Sabar-Reza Melaju ke Final China Masters 2024

Belasan Ribu Masyarakat Batam Tumpah Ruah Ikuti Kampanye Akbar ASLI dan SAYANG di Ocarina

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Polisi Bintan Gagalkan Upaya Bunuh Diri Pemuda Kijang Live di Tiktok

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi