JAKARTA, batamtoday - DPD RI Kepulauan Riau (Kepri) meminta aparat kepolisian menindaktegas pelaku penimbunan solar di Kabupaten Bintan, sebab hal itu sudah meresahkan masyarakat.

"Penimbunan solar merupakan pelanggaran hukum berat karena mengganggu hajat hidup orang banyak, dijual ke orang yang tidak seharusnya mendapatkan subsidi," kata Zulbahri, Senator asal Provinsi Kepri di Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Menurut Ketua Komite IV DPD RI ini, subsidi diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, termasuk dalam BBM jenis solar. Penimbunan solar bersubsidi, yang kemudian di jual ke industri atau diselundupkan ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang banyak jelas merupakan tindakan kriminal.

"Menimbun solar bersubsidi dan menjualnya ke industri atau menyelundupkan ke luar negeri merupakan tindakan kriminal. Di sini kita tuntut aparat agar bisa bersikap tegas. Ini merupakan pengaduan masyarakat ke DPD Kepri," katanya.

Zulbahri minta aparat kepolisian mengawasi peredaran mobil angkutan umum (angkot) dan sedan-sedan pribadi yang diubah menjadi tangki BBM, yang melakukan pengisian solar di luar kewajaran. Misalkan daya tampungnya hanya 50 liter diubah memiliki daya tampung 200 liter.

"Sekarang modusnya itu melalui sedan-sedan atau angkot dengan mengubah tangki BBM-nya. Nah, kita minta SPBU yang melayani pengisian tersebut diawasi termasuk peredaran mobil-mobil tersebut," katanya.

Zulbari juga mendesak agar aparat berani menindaktegas oknum aparat yang menjadi backing penimbunan solar di Bintan.

"Kita himbau aparat juga berani menindak oknum aparat apabila menjadi backing penimbunan solar. Karena hal-hal seperti ini menyebabkan kelangkangan BBM di Kepri sering terjadi, yang seharunya diperuntukkan untuk masyarakat bukan untuk ditimbun guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar," katanya.