Pertamina Dituding Ikut 'Main' dalam Penyimpangan BBM Bersubsidi

Pertamina Dituding Ikut 'Main' dalam Penyimpangan BBM Bersubsidi

Oleh : yp

Rabu | 26-09-2012 | 18:01 WIB

BATAM, batamtoday - Pertamina dituding menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi di Kota Batam dengan modus mengurangi jatah BBM bersubsidi ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Tudingan itu dilontarkan Uba Ingan Sigalingging, Ketua LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak), Rabu (26/9/2012), terkait maraknya penyimpangan BBM bersubsdi di Kota Batam.

Uba mengatakan, selain para pelansir yang diduga banyak dari kalangan aparat, penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi juga menurutnya dilakukan oleh Pertamina sendiri selaku satu-satunya BUMN yang berwenang menyalurkan BBM bersubsidi.

Sering langkanya BBM bersubsidi di Kota Batam, lanjut dia, salah satu penyebab terbesarnya adanya permainan antara Pertamina dengan pengelola SPBU.

Dimana kuota yang seharusnya dialokasikan kepada masyarakat tidak disalurkan dengan semestinya.

"Contoh, jika kuota untuk salah satu SPBU itu 40 ton, maka yang diisi ke SPBU itu hanya 20 ton, sedangkan 20 ton lagi tidak disalurkan ke masyarakat," terangnya.

Karena itu dia meyakini kelangkaan dan antrian yang sering terjadi, akibat permainan kuota tersebut, bukan karena jumlah SPBU yang masih kurang.

Contoh lain, lanjutnya, dari informasi terpercaya yang diperoleh Gebrak di lapangan, ada penjualan BBM nonsubsidi yang harganya lebih murah dari harga BBM nonsubsidi itu sendiri.

"Pertanyaannya, berasal darimana BBM itu kalau bukan dari kuota BBM bersubsidi?" tanyanya.

Apalagi sampai sekarang masyarakat belum melihat adanya transparansi dari Pertamina mengenai angka kebutuhan riil BBM bersubsidi untuk warga tak mampu dan berapa banyak konsumsi BBM nonsubsidi untuk industri.

Karena itu dia memastikan tidak ada korelasi antara pendirian SPBU baru dengan upaya untuk mengurangi antrian kendaraan yang akan mengisi BBM seperti yang selalu diungkapkan Pertamina sebagai salah satu alasan memberikan izin SPBU baru.

"Tidak ada korelasi antara banyaknya SPBU dengan kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi jika pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi dilakukan dengan benar dan transparan," jelasnya.