Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

PDIP Minta Jokowi Izin Dulu ke Megawati Kalau Mau Cawapres Lain
Oleh : Redaksi
Minggu | 12-11-2023 | 20:05 WIB
jokowi_gibran_b1.jpg Honda-Batam
Presiden Joko Widodo bersama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mestinya menyampaikan calon yang didukungnya kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum partai berlambang banteng.

Hal ini terkait dukungan dan restunya kepada putra sulungnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang notabene adalah kader PDIP yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang didukung Koalisi Indonesia Maju.

Mulanya, Basarah membahas cara politik Megawati yang memegang teguh prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang salah satunya terkait nilai berdemokrasi dan berhukum. Megawati, kata Basarah, membedakan masalah partai politik dan masalah kenegaraan.

Ia menegaskan bahwa Megawati hingga saat ini tetap memposisikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Basarah turut menyinggung momen Megawati menangis saat membela Jokowi yang dicaci maki.

"Maka sampai detik ini bu Mega menghormati pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dan melarang kader-kader PDIP siapapun dia untuk melakukan tindakan-tindakan, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan pak Jokowi sebagai seorang presiden. Itu tegas," ujar Basarah di Posko Kemenangan Ganjar-Mahfud, Minggu (12/11/2023).

Lalu, Basarah menegaskan Megawati memiliki hak untuk mengusung capres-cawapres dari PDIP karena duduk sebagai ketua umum.

Ia lantas menyinggung posisi Jokowi sebagai kader kebanggaan PDIP. Menurut Basarah, Jokowi mestinya mengerti mandat Kongres soal pengusungan capres-cawapres berada di tangan Megawati.

"Maka ketika pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang lain mestinya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada bu Megawati sebagai ketua umum PDIP. Karena itulah aturan mainnya berpartai," jelas Basarah.

"Maka kalau bicara berkomunikasi dengan bu Megawati dalam konteks kepartaian, seharusnya secara aturan organisasi kepartaian dan secara etika kepartaian yang menyampaikan atau setidak-tidaknya mendiskusikan tentang calon presiden lain yang mungkin diusulkan atau diinginkan oleh pak Jokowi didiskusikan dikonsultasikan dengan ibu Megawati," sambung dia.

Editor: Dardani