Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemerintah Perpanjang Penyaluran Bansos Beras Hingga Juni 2024
Oleh : Redaksi
Senin | 06-11-2023 | 17:24 WIB
mendag-zulhas15.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas). (Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram hingga Juni 2024 dari rencana sebelumnya yang hanya hingga November 2023.

"Tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni," kata Zulhas, sapaan akrab Mendag, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11/2023)

Zulhas mengatakan salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras yang belum menurun setelah mengalami peningkatan drastis pada beberapa waktu lalu.

"Akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus, --memang tidak naik lagi--, tapi belum turun. Oleh karena itu bantuan dilanjutkan," kata Zulhas.

Bantuan beras 10 kg itu akan diberikan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Adapun saat ini, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1.442.945 ton per 2 November 2023 dengan realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95 persen pada bulan September dan 94,89 persen bulan Oktober, serta 18,45 persen bulan November 2023.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kesempatan sebelumnya, Bulog siap meningkatkan ketersediaan cadangan beras. Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dapat segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun dalam rangka pengadaan beras.

Airlangga merinci Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun dan biaya distribusi Rp 2,8 triliun.

"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp 16 triliun," kata Airlangga.

Sumber: ANTARA
Editor: Yudha