JAKARTA, batamtoday - Aktivis buruh Moh Jumhur Hidayat menyatakan bunga bank yang tinggi membuat upah buruh Indonesia yang hingga kini masih murah atau rendah dibandingkan dengan negara lain.

"Pengusaha yang pinjam uang ke bank untuk investasi dikenakan bunga tinggi sampai 14 bahkan 20 persen padahal di negara tetangga saja hanya 4 persen," kata Jumhur pada Diskusi "Menyoal Politik Upah Murah Di Indonesia" di Jakarta kemarin.

Diskusi yang diselenggarakan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) `98 itu menghadirkan pula anggota Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan Arif Winardi yang juga mantan Ketua Umum Serikat Pekerja PT Dirgantara Indonesia dan Staf Khusus Menakertrans Dita Indah Sari sebagai pembicara

Jumhur yang menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menegaskan bunga bank yang ditanggung pengusaha itu sebenarnya bisa dialihkan untuk meningkatkan upah buruh.

"Kalau bunga bank rendah bisa digunakan oleh pengusaha untuk memperbesar upah buruh," katanya.

Ia menambahkan upah murah buruh di Indonesia juga disebabkan persoalan infrastuktur.

Jumhur mencontohkan penanganan peti kemas di berbagai pelabuhan bisa berhari-hari sehingga biaya operasional menjadi besar pula padahal di Singapura penanganan itu hanya pada bilangan jam.

"Belum lagi berbagai pungutan yang kian memperbesar biaya," kata Jumhur.

Ia menyebutkan pada tingkat makro di Asia Tenggara ada studi perbandingan antara biaya untuk buruh (labor cost) telah mencapai 23 persen dibandingkan dengan total biaya produksi sedangkan di Indonesia masih rendah yakni sekitar 10 persen.

"Dalam hal upah buruh, Indonesia sudah kalah dibandingkan Vietnam," katanya.

"Pertanyaannya adalah apakah upah murah buruh di Indonesia karena persoalan politik, mismanagement, atau kesalahan kolektif sebagai bangsa. Menurut saya, upah buruh merupakan dampak dari sektor pembangunan yang tidak mendukung," katanya.

Sementara itu Arif Winardi menegaskan peningkatan upah buruh harus terus menerus diperjuangkan.

"Saya saja dahulu hampir tiap hari turun ke jalan," kata politisi dari Fraksi Keadilan Sejahtera.

Ia mengatakan dalam ketentuan perundang-undangan memang tidak disebutkan berapa besaran upah buruh.

"Dalam undang-undang tak disebutkan angkanya," katanya.

Upah buruh, katanya, hanya didasarkan pada upah minimum yang ditentukan pemerintah dengan besaran yang berbeda-beda antarprovinsi atau kabupaten/kota.

Sedangkan Dita Indah Sari yang juga mengaku tetap sebagai aktivis buruh mengingatkan serikat buruh untuk membangun kekuatan yang kompak.

"Kalau dengan kekuatan tak bisa juga maka senjata pamungkas yakni mogok, tetapi mogoknya di perusahaan itu bukan di jalan tol," katanya disambut sorak hadirin.

Ia menyatakan kalangan pekerja bisa bernegosiasi dengan pengusaha atau pemberi kerja bahkan mempunyai kekuatan memaksa terhadap pengusaha untuk memasukkan skala upah ke dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

"Tentukan saja berapa untuk pekerja dengan masa dua tahun, lima tahun, 10 tahun, dan seterusnya," kata Dita.

Ia mengakui upah buruh Indonesia yang kebanyakan masih di bawah Rp2 juta masih tergolong murah.

"Untuk itu pemerintah membebaskan pajak dan pinjaman uang muka perumahan bagi pekerja yang gaji minimumnya masih rendah," katanya.