BATAMTODAY.COM, Denpasar - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum tahun 2023 mendesak penguatan solidaritas dalam menangani isu-isu global terkait kelautan.

Kepala Sekretariat AIS Forum, Riny Modaso mengatakan bahwa saat ini negara-negara yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan sedang menghadapi berbagai permasalahan yang sama, termasuk dampak dari perubahan iklim yang terjadi saat ini.

"Negara-negara pulau dan kepulauan sering menghadapi permasalahan serupa ketika berhadapan dengan isu-isu maritim. Salah satunya adalah kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim," ujar Riny.

Riny menekankan bahwa negara-negara pulau dan kepulauan adalah yang pertama kali merasakan dampak dari masalah ini, oleh karena itu KTT AIS Forum merasa bahwa diperlukan upaya bersama untuk mengatasi tantangan tersebut.

Sementara itu, Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marinves) Sora Lokita, mengatakan bahwa agenda KTT AIS Forum akan berfokus kepada tiga aspek penting, yaitu pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.

"Ini adalah sebuah bentuk nyata, idenya dari Indonesia dan inisiatifnya dari Indonesia, kita pimpin dan kita coba jadikan ini sebagai sebuah sumbangsih positif Indonesia ke tataran global khususnya dalam konteks isu-isu kelautan," kata Sora Lokita.

Keterlibatan Indonesia dalam AIS Forum ini tidak lepas dari peran serta aktif Indonesia dalam kancah diplomasi terkait dengan isu-isu kelautan global, melalui berbagai pertemuan internasional. Salah satunya saat penyusunan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982 yang mengukuhkan prinsip negara kepulauan (archipelagic state).

KTT AIS Forum 2023 diharapkan tidak hanya sebuah ajang diskusi semata, melainkan juga akan memberikan dampak konkret dalam menjawab tantangan negara pulau dan kepulauan. Pertemuan itu juga diharapkan dapat menjadi sebuah forum antarnegara pulau dan kepulauan yang berkelanjutan seperti organisasi kawasan lainnya yang telah lebih dulu berdiri.

"Ke depannya dengan semakin terkoneksinya kerja sama kita dengan negara-negara pulau dan kepulauan yang lain, suatu saat nanti ini akan bisa menjadi sebuah wadah kerja sama yang lain di luar isu kelautan," ujar Sora.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jodi Mahardi mengungkapkan negara-negara kepulauan sering menghadapi sejumlah tantangan yang unik dan kompleks, termasuk isu-isu lingkungan, perubahan iklim, keamanan maritim, dan pengelolaan sumber daya alam.

"Dan, tidak seorang pun akan memahami solusi dari masalah-masalah kita lebih baik daripada orang- orang yang di kehidupan nyatanya terkena dampak dari masalah-masalah ini dan telah menyelesaikannya sendiri," kata Jodi.

Negara-negara yang menjadi anggota AIS Forum telah aktif berkolaborasi dan bekerjasama melalui berbagai program yang dikelola oleh Sekretariat AIS Forum. Dalam berbagai bidang fokus ini, AIS Forum terus mendukung upaya untuk memperkuat solidaritas antara negara-negara anggota.

Nilai-nilai solidaritas ini tercermin dalam berbagai program, seperti riset bersama dan pengembangan di berbagai bidang, serta dalam mendukung ekonomi biru melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan startup di negara-negara anggota AIS. Selain itu, melalui serangkaian pertemuan tingkat tinggi dan kolaborasi internasional, negara-negara anggota AIS Forum telah menunjukkan komitmennya dalam membangun kerjasama.

Editor: Dardani