Hadapi Masyarakat Terdampak Proyek Rempang Eco-City Perlu Pendekatan Persuasif

Oleh Amir Anas Aiman

PERLAHAN tapi pasti, masyarakat yang terdampak investasi Rempang Eco-City terus diberikan pemahaman dan literasi untuk direlokasi menempati hunian sementara yang telah disiapkan Pemerintah. Kesediaan warga tersebut tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk terus melakukan pendekatan persuasif selama berlangsungnya sosialisasi dan pendataan oleh tim satuan tugas.

Hal ini selaras dengan instruksi Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang meminta tim pendataan agar mengutamakan tindakan yang humanis serta komunikasi persuasif selama di lapangan.

Untuk saat ini, sosialisasi dan pendataan masih terus berlangsung. Kabar baiknya, jumlah warga yang bersedia untuk menempati hunian sementara selama rumah pengganti dibangun terus bertambah.

• BACA JUGA: Ancam Stabilitas Kamtibmas di Rempang, Kapolresta Barelang Tindak Tegas Para Penyebar Hoax

Muhammad Rudi mengungkapkan, pihaknya akan terus bekerja maksimal hingga investasi bisa terealisasi. Termasuk dalam memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat sekitar Kawasan Rempang agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam beberapa kesempatan, jumlah masyarakat yang terdampak pembangunan Rempang Eco-City seluas 2.000 hektare tersebut sebanyak 700 KK.

Sesuai arahan Kepala BP Batam, tindakan yang humanis dan komunikasi persuasif merupakan kunci penting keberhasilan pembangunan. Sehingga, warga pun akan membuka diri untuk menerimanya.

Sebelumnya, pengembangan Kawasan Rempang memiliki potensi untuk menyerap ribuan tenaga kerja dari masyarakat setempat, yang mana juga sekaligus mampu menyejahterakan mereka dengan meningkatkan pendapatan warga. Masyarakat sekitar akan terdampak dengan meningkatnya pariwisata, jasa, serta pemuda yang akan mudah mencari pekerjaan di perusahaan tersebut.

• BACA JUGA: Belajar dari Kasus Pulau Rempang, Bamsoet Dorong Pembentukan Bank Tanah Guna Atasi Konflik Agraria

Pertemuan juga terus dijalin antara Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI), Bahlil Lahadalia dengan para tokoh di Rempang agar mendapat solusi yang saling menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan. Dalam pertemuan yang telah dijalin, Pemerintah kembali menegaskan bagaimana komitmen kuatnya untuk terus menjaga seluruh hak warga lokal, termasuk pula hak kultural hingga hak kesulungan warga yang telah bermukim di sana secara turun-temurun selama ini.

Dengan adanya investasi yang masuk untuk mengembangkan Rempang Eco-City, diharapkan akan menjadikan penggerak ekonomi baru bagi Indonesia ke depannya. Maka, secara otomatis ekonomi masyarakat yang melakukan usaha seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan ikut terdampak positif.

Diketahui bahwa nilai investasi yang akan masuk ke dalam proyek tersebut adalah sebesar 381 triliun Rupiah, yang mana menjadikan Rempang Eco-City dapat memberikan eskalasi bagi peningkatan kualitas hidup dan juga kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di sekitarnya.

• BACA JUGA: BP Batam Pastikan Tak Ada Lagi Intervensi, Penekanan dan Pemaksaan kepada Warga Rempang

Bahkan, pada saat pelaksanaan dan masih pada proses tahap pembangunan sekalipun, diperkirakan kalau ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat akan dapat terus ikut terangkat dengan adanya berbagai kegiatan yang dijalankan oleh UMKM warga. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menjelaskan bahwa dengan berjalannya investasi maka akan ada banyak sekali dampak sangat positif yang diterima oleh masyarakat, termasuk juga seluruh masyarakat di Kawasan Barelang hingga rakyat Indonesia secara umum.

Adanya pengembangan Kawasan Rempang sendiri akan mampu meningkatkan iklim investasi dan juga potensi ekonomi Tanah Air di masa depan. Para investor akan semakin percaya terhadap Indonesia dan akan menjadi magnet investasi dunia.

Sebaliknya, apabila adanya Proyek Strategis Nasional itu terhambat, maka juga akan mampu menimbulkan banyak performa yang kurang baik hingga serangkaian dampak negatif lain yang diterima oleh masyarakat. Maka dari itu, hendaknya publik bisa mencermati seluruhnya dengan sangat bijak.

• BACA JUGA: TPKM Purelang Gugat Presiden RI dan BP Batam Terkait Lahan Pulau Rempang

Jangan sampai justru masyarakat mudah untuk termakan isu apapun yang bertebaran di media sosial, terlebih jika isu yang dihembuskan sama sekali belum bisa diklarifikasi akan kebenarannya, lantaran penyebaran melalui media sosial dan ruang digital sangat rawan untuk terjadinya berita hoaks serta provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad mengatakan pengembangan kawasan Rempang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut dia, Kepri adalah provinsi kepulauan yang posisinya sangat strategis, yakni berada di salah satu dari empat choke point perdagangan dunia dan merupakan salah satu dari empat jalur penting perhubungan Indonesia.

Oleh karena itu, ia sangat mendukung peluncuran pengembangan kawasan Rempang KPBPB Batam dengan harapan akan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan Rempang pada masa yang akan datang. Selain itu, juga akan memperhatikan kondisi lingkungan dan mengatur semua aspek agar tercipta kota baru yang hijau, nyaman dan menarik minat warga asing untuk tinggal di kawasan ini.*

Penulis adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Bangsa Bogor

---