Oleh Liben Maruna

APARAT keamanan berkomitmen kuat untuk menumpas KST Papua. Jika kelompok separatis tersebut terus menerus melakukan tindakan teror kepada masyarakat, akan berisiko pada melambatnya pembangunan dan investasi di Papua. Oleh karena itu, penumpasan KST Papua secara terukur perlu mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Sebelumnya, KST Kerap kali melakukan aksi kriminal bahkan pembunuhan terhadap warga sipil serta aparat desa jika tidak menyetor sejumlah uang kepada mereka.

Mereka terlibat berbagai gangguan pada lalu lintas penerbangan di sekitar bandara, menembak aparat Brimob yang berpatroli hingga tewas, menembak aparat Satpos PP, membakar rumah dinas DPRD dan kios warga hingga ludes.

Ironisnya, KST tersebut banyak memulai operasi dari Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Wilayah pegunungan yang seharusnya aman dan damai, berubah menjadi sarang KST karena keterbatasan jangkauan aparat pertahanan dan keamanan negara.

Menyikapi hal tersebut, aparat keamanan dari Unsur TNI/Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) terus berupaya untuk memburu KST Papua yang masih tersisa. Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Dr. Faizal Ramadhani, menerangkan bahwa Satuan Tugas Operasi Damai 2023 dalam satu bulan terakhir telah berhasil mengamankan 3 anggota KST dan 1 anggota KSTdilumpuhkan.

Dia menuturkan bahwa 3 orang anggota KST yang diamankan memiliki perannya masing-masing yakni berperan sebagai anggota KKB, pemasok amunisi maupun senjata dan pemasok bahan makanan ke kelompok KKB di Nduga, Papua Pegunungan. Sedangkan 1 KST yang berhasil dilumpuhkan adalah anggota KST Pegunungan Bintang yang baru-baru ini menebar teror.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pihaknya mendukung penuh aparat keamanan mengirim dan mengerahkan pasukan sebagai backup pengamanan. Hal tersebut merespon Kodap 35 Bintang Timur yang menebar teror dengan membakar pasar dan kios warga di Kampung Yapimakot, Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang.

Pihaknya menilai, pemerintah bersama aparat TNI-Polri di Papua, harus terus melakukan penguatan pengamanan serta penjagaan di seluruh wilayah Papua. Upaya tersebut dilakukan di samping melakukan deteksi dini terhadap pergerakan KST yang ingin mengganggu keamanan di wilayah sekitar.

Meski begitu, terdapat satu hal yang sangat penting untuk ditekankan, yakni nyatanya sampai detik ini pun, masyarakat Indonesia sama sekali tidak menginginkan terjadinya korban dari pihak manapun, termasuk juga masyarakat sipil orang asli Papua (OAP), ataupun korban dari aparat sendiri dan bahkan sama sekali jangan sampai adanya korban dari kelompok yang berseberangan sendiri.

Pasalnya, karena semua pihak juga sama-sama merupakan seorang manusia, bahkan termasuk anggota gerombolan separatis di Bumi Cenderawasih itu pun mereka merupakan manusia dan masih dianggap sebagai saudara setanah air. Bamsoet juga meminta penyelesaian persoalan akan aksi separatis yang terus saja terjadi dan dilancarkan oleh KST Papua ternyata hendaknya memang harus menggunakan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan.

Maka dari itu menjadi sangat penting bahwa dalam menyikapi dan berupaya untuk melakukan penyelesaian pada persoalan gerombolan teroris di Bumi Cenderawasih harus dilakukan secara komprehensif, tapi di sisi lain juga tetap harus ada tindakan yang tegas dan terukur.

Saat ini memang Bangsa Indonesia masih terus dihadapkan dengan adanya berbagai persoalan mengenai keberadaan dan juga resistensi yang terus dilakukan oleh KST Papua. oleh karenanya, penyelesaian akan tindak separatisme di Tanah Papua itu memang sangat wajib untuk menggunakan pendekatan dan cara yang komprehensif agar bisa jauh lebih optimal.

Maksud dari tindakan komprehensif yang juga memperhatikan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan adalah bukan hanya sekedar menindak langsung KST Papua saja, melainkan tindakan tegas juga harus dilakukan kepada berbagai pihak yang melakukan aksi akan penyelewengan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Bumi Cenderawasih.

Dengan adanya penindakan tegas kepada seluruh pihak yang juga melakukan penyelewengan dana tersebut, tentu juga akan membantu peningkatan kesejahteraan yang terjadi bagi seluruh warga masyarakat OAP sendiri karena dana tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan mereka.

Menyinggung mengenai bagaimana selama ini upaya Pemerintah yang juga menggandeng banyak pihak termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat di Papua, adalah salah satunya dengan langkah yang dilakukan oleh Pemprov Papua Tengah yang membentuk sebanyak 4 (empat) Satuan Tugas (Satgas).

Adapun keempat Satgas yang dibentuk tersebut yakni satgas penanganan stunting, satgas penanganan kemiskinan ekstrem, satgas inflasi dan juga satgas penanganan pengangguran. Komitmen kuat sangat diberikan oleh pemerintah untuk terus menyejahterahkan masyarakat sehingga banyak sekali pula pendekatan yang sudah dilakukan demi bisa menyelesaikan banyaknya kasus akan resistensi di Bumi Cenderawasih.

Berkaca pada berbagai hal diatas, Pemerintah telah melakukan berbagai cara dalam meredam aksi separatisme di Papua, mulai dari penegakan hukum hingga pembangunan berkelanjutan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Papua. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan masyarakat Papua terhadap berbagai program nasional agar kemajuan Papua dapat segera diraih.*

Mahasiswa Papua bermestautin di Bandung