Oleh Moses Waker

PEMERINTAH gencarkan pembangunan jalan lintas batas negara di perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Pembangunan jalan lintas sangat penting untuk mendukung pengamanan antar negara hingga memudahkan transportasi masyarakat di Papua.

Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, banyak sekali pembangunan di Papua. Pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua dan Jembatan Youtefa dilakukan demi kemudahan mobilitas masyarakat. Masyarakat Papua berterima kasih karena mereka bisa merasakan dampak positif dari pembangunan masif di sana, sehingga perekonomiannya makin naik.

Pemerintah juga membangun jalan lintas batas antara Papua dengan Papua Nugini. Papua Nugini adalah negara tertangga terdekat yang bisa dijangkau via darat jika melalui Papua.

Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah serta membuka akses daerah terisolir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Masyarakat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di beberapa kawasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Salah satu proyek tersebut adalah Pembangunan Jalan Perbatasan Papua sebagai salah satu upaya untuk memperkuat teritorial perbatasan antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini sepanjang 1.098,33 km.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi Indonesa. Jaringan jalan juga fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Menteri Basuki menambahkan, tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan di Papua adalah gangguan keamanan, kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, serta cuaca. Di samping itu, keterbatasan material konstruksi serta akses ke lokasi juga sulit dicapai, sehingga logistik dan tenaga kerja sulit didapat.

Dalam artian, untuk mengamankan proyek pembangunan jalan lintas batas negara maka perlu ada pengawalan dari aparat keamanan. Dengan perlindungan dari mereka maka para pekerja proyek bisa menyelesaikan jalan lintas batas negara dengan tepat waktu. Para pekerja proyek juga bangga karena membuat jalan lintas batas negara yang membuat masyarakat Papua bebas dari kondisi terisolir.

Kemudian, kondisi alam Papua juga menjadi tantangan dalam menyelesaikan proyek jalan lintas negara. Akhirnya proyek dilakukan secara bertahap mengingat medan yang dilalui sangat berat karena harus melintasi pegunungan terjal, menembus hutan yang sangat sulit untuk para pekerja konstruksi dan mobilisasi alat kerja.

Walau ada banyak tantangan tetapi pemerintah tetap melanjutkan proyek pembangunan jalan lintas batas negara. Pemerintah optimis semua rintangan dan tantangan bisa diatasi, tentu dengan kerja sama dari berbagai pihak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan Jalan Perbatasan Papua terbagi menjadi 3 segmen. Segmen 1 Jayapura – Arso – Waris – Yeti dengan panjang 127,56 km, Segmen 2 Yeti – Ubrub – Oksibil sepanjang 302,36 km, dan Segmen 3 Oksibil – Tanah Merah – Muting – Merauke sepanjang 668,41 km.

Saat ini, progres fisik pembangunan Segmen 1 Jayapura - Arso - Waris - Yeti telah mencapai 100%. Sementara, Segmen 2 Yeti - Ubrub - Oksibil telah mencapai 49,10%. Untuk Segmen 3 Oksibil - Tanah Merah - Muting - Merauke telah mencapai 87.02%. Sehingga total jalan perbatasan di Papua yang sudah terbangun sepanjang 944.44 km.

Pelaksanaan pembangunan jalan perbatasan Papua pada Segmen 1-3 dari periode tahun 2015 - 2022 dengan anggaran sebesar Rp 1,283 Triliun dan ditargetkan penyelesaian pembangunan secara bertahap dengan target kondisi jalan pada akhir tahun 2024 adalah hutan sepanjang 146,79 km, jalan tanah sepanjang 181,86 km dan jalan aspal sepanjang 769,68 km.

Selain memperkuat teritorial perbatasan antar negara, pembangunan Jalan Perbatasan Papua ini bertujuan untuk membuka keterisolasian dan memperlancar konektivitas pusat ekonomi wilayah sehingga memudahkan transportasi barang dan manusia yang akan berdampak pada penurunan harga barang dan jasa di Papua.

Kehadiran jalan perbatasan dan akses menuju perbatasan diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di daerah perbatasan. Dengan terbangunnya infrastruktur jalan, kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia.

Pada tahun 2023, pembangunan jalan perbatasan masih menjadi prioritas pemerintah. Kementerian PUPR menargetkan 3.707 km pembangunan jalan perbatasan di seluruh Indonesia, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua dapat selesai hingga akhir tahun 2024. Adapun target kondisi konstruksi jalan perbatasan yaitu perkerasan aspal sepanjang 1.717,66 km, agregat 434,97 km, tanah 1.000,11 km km, serta kemungkinan menyisakan 198,84 km berupa hutan.

Pemerintah gencarkan pembangunan jalan lintas batas negara antara Indonesia dan Papua Nugini. Jalan ini sangat penting untuk mendukung pengamanan antar negara, agar tidak ada masyarakat yang melintas tanpa surat-surat resmi. Kemudian, jalan lintas batas negara juga berfungsi agar masyarakat Papua di pelosok bebas dari kondisi terisolir, sehingga mobilitas mereka dipermudah.*

Penulis adalah Mahasiswa Papua bermestautin di Makassar