PLN Batam Dituding Mengakali Aturan Perlindungan Konsumen

PLN Batam Dituding Mengakali Aturan Perlindungan Konsumen

Oleh : ypn

Senin | 10-09-2012 | 16:15 WIB

BATAM, batamtoday - PT PLN Batam dituding telah menggunakan celah kelemahan aturan dalam melakukan pemadaman listrik sehingga konsumen sulit mengajukan tuntutan kerugian akibat pemadaman.

Aries Kurniawan, Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Muslim Batam (YLKMB) mengungkapkan, selama ini pihaknya menilai PT PLN Batam telah menggunakan celah kelemahan aturan perlindungan konsumen guna menghindari tuntutan kerugian.

"PLN Batam kadang mengakali pemadaman listrik supaya tidak menyalahi aturan," ujarnya saat menjadi salah satu pembicara dialog publik tentang perlindungan konsumen, Senin (10/9/2012).

Dijelaskannya, dalam salah satu aturan perlindungan konsumen mengenai pelayanan listrik, tindakan pemadaman listrik tidak boleh dilakukan secara terus menerus selama 3x24 jam.

Jika pemadaman dilakukan melebihi batas waktu itu maka operator listrik wajib memberikan kompensasi kepada para pelanggannya.

Yang sering terjadi adalah tindakan pemadaman listrik yang dilakukan tidak pernah melebih batas waktu itu sehingga PLN Batam terhindar dari kewajiban kompensasi tersebut.

Meskipun konsumen tetap saja dirugikan dengan pemadaman itu namun sulit untuk mengajukan tuntutan kerugian karena tidak menyalahi aturan tersebut.

Aries yang juga salah satu Hakim Adhoc Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam itu menjelaskan, selain karena siasat tersebut, konsumen juga sulit mendapatkan kompensasi karena mengajukan tuntutan kerugian immateril.

Konsumen pelayanan listrik, katanya, hanya berkemungkinan menang bila mengajukan tuntutan kerugian materil atau kerugian secara langsung.

Disamping bisa mendapatkan ganti rugi akibat pemadaman lebih dari 3x24 jam, konsumen juga sebenarnya bisa mendapatkan ganti rugi secara langsung.

"Misalnya listrik mati dua jam, masyarakat bisa menghitung kerugian langsung yang dialaminya dengan adanya pemadaman itu. Ini adalah aturan perlindungan konsumen. Konsumen listrik berkewajiban membayar denda bila terlambat membayar rekening listrik tetapi konsumen juga berhak mendapat ganti rugi bila operator melakukan pemadaman listrik sepihak dengan alasan apapun," paparnya.

Apalagi, katanya, PLN Batam sering melakukan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

"Listrik tiba-tiba mati tanpa pemberitahuan itu termasuk pelanggaran," tegasnya.

Guna memperkuat posisi tawar konsumen untuk mengajukan tuntutan hukum bila merasa dirugikan oleh PT PLN Batam, menurutnya masyarakat perlu membentuk asosiasi konsumen listrik, apalagi pelayanan listrik di kota ini dilakukan oleh PLN Batam yang termasuk perusahaan swasta.

TERKINI
POPULER

Peduli Masyarakat, Bhabinkamtibmas Desa Mapur Jalankan Program Beras Murah

BP Batam Fasilitasi Pergeseran Warga ke Rumah Baru di Tanjung Banon

BP Batam Pastikan Flyover Sei Ladi Rampung Akhir Tahun 2024

Permudah Pengawasan, Warga Binaan Rutan Tanjungpinang Pakai Rompi Khusus saat Terima Kunjungan

Amsakar-Li Claudia, Tawarkan program dari Masyarakat untuk Masyarakat

Kaesang Pangarep Kampanyekan Paslon HMR-AURA di Karimun

Tunggak Bayar Pajak Rp 4 M Lebih, Bapenda Batam Pasang Spanduk Peringatan di Hotel Da Vienna Boutique

Disnaker Kepri Kick Off Program Pemagangan Tenaga Kerja PT BAI

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

Hindari Rentenir, Komisi II DPRD Batam Dukung Dinas Koperasi Siapkan Pinjaman Bunga 0 Persen

Camat Bintan Pesisir Berharap Pengembangan Pulau Poto Beri Konstribusi untuk Masyarakat

Plt Bupati Bintan Apresiasi Pelatihan Teknis Medical First Responder