Para Kontestan Diminta Kedepankan Kesantunan dalam Berpolitik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Rabu (9/8/2023) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Selain membahas persiapan Sidang Tahunan MPR, serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI juga membahas mengenai hal-hal terkait konstitusi dan kelancaran menjelang Pemilu 2024.

Dalam keterangannya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan telah dilakukan dan hal-hal yang akan kerjakan di tahun politik ini terkait dengan konstitusi agar Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan luber.

Bamsoet mengatakan, pertemuan dengan Jokowi membahas mengenai kemungkinan perubahan konstitusi yang harus terus dilakukan penyesuaian melalui amandemen kelima.

Namun, hal itu dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu 2024 agar tidak ada tudingan miring upaya untuk menggagalkan pesta demokrasi tersebut.

"Untuk sementara kesepakatan adalah kita bahas nanti setelah pemilu. Karena kalau sekarang takutnya bukan apa, dicurigai untuk memperpanjang masa jabatan presiden," ujar Bamsoet.

"Untuk apa lagi? Penundaan pemilu dan seterusnya. Jadi malah menurut kami kontraproduktif sehingga kita berkesimpulan kita bahas nanti pasca-pemilu," jelasnya.

Namun, Bamsoet mengakui bahwa MPR telah membahas kemungkinan amendemen kelima UUD 1945 untuk membuat aturan penundaan pemilihan umum (pemilu) pada masa darurat. MPR juga sudah membicarakan soal urgensi Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) untuk perjalanan bangsa ke depannya.

Karena itu, kontestan politik perlu mengingat bahwa mereka adalah wakil dari rakyat dan harus selalu memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.

Mereka harus berjuang tanpa mengorbankan nafas kebangsaan dan tidak boleh terjebak dalam politik identitas yang hanya memecah belah bangsa.

Ketua MPR RI pun dalam berbagai kesempatan menekankan, pentingnya politik santun menjelang Pemilu 2024. Caranya, antara lain, menghindari dikotomi politik, mengedepankan program kerja, serta melakukan perdebatan yang substantif.

Hal ini perlu diwujudkan demi terjaganya stabilitas nasional dan kinerja perekonomian. Partai politik peserta Pemilu 2024 diharapkan berpolitik dengan santun pada tahun ini, serta tidak memunculkan manuver politik yang destruktif seperti penggunaan politik identitas untuk memecah belah persatuan. Sehingga situasi politik akan lebih dinamis.

"Kontestan pemilu harus mengedepankan kesantunan dalam berpolitik. Simpati dari konstituen atau calon pemilih harus diraih dengan cara maupun pendekatan yang bermartabat dan elegan. Fakta keberagaman masyarakat Indonesia hendaknya tidak dijadikan celah untuk melakukan pengotak-ngotakan," katanya.

Menurut Bamsoet dikotomi politik cenderung membelah persatuan dan menyulut disharmoni. Perlu ada kemauan baik dari politisi untuk membuang jauh-jauh cara yang menyebabkan polarisasi masyarakat pada kutub yang berseberangan tersebut.

Kesantunan politik juga dapat ditunjukkan lewat aktivitas-aktivitas yang sejalan dengan itu. Misalnya, politisi memaparkan program kerja maupun solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat, alih-alih hanya melontarkan kritik.

Apabila mengkritik pun, lanjut Bambang, harus yang proporsional dalam perdebatan yang substantif. Mantan Ketua DPR ini berharap berharap para politisi memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan bangsa dan negara.

Para politisi harus mampu mengemukakan gagasan dan solusi yang inovatif untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Sehingga dalam memenangkan kontestasi Pemilu 2024, para politisi harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, menghindari kampanye yang menghasut dan memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, dan ras.

"Mereka harus mampu menghargai perbedaan pendapat dan menghormati hak-hak politik yang dimiliki oleh lawan politik. Mereka harus mampu bersaing secara sehat dan fair tanpa mengorbankan integritas dan martabat bangsa," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Selain itu, kontestan politik harus mampu memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara di tingkat nasional dan internasional. Mereka harus mampu menjaga kedaulatan negara dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia di kancah internasional.

Dalam hal ini, kontestan politik harus mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

"Mereka harus mampu menjadi pemimpin yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam memajukan bangsa dan negara," pungkasnya.

Editor: Surya