Pelajari Upah Kelompok Usaha, DPK Batam akan Studi Banding ke Bekasi

Pelajari Upah Kelompok Usaha, DPK Batam akan Studi Banding ke Bekasi

Oleh : ypn

Jum'at | 07-09-2012 | 17:42 WIB

BATAM, batamtoday - Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam akan melakukan studi banding ke Kota Bekasi dalam waktu dekat guna memelajari penerapan upah kelompok usaha di kota itu.

Surya Darma Sitompul, Anggota DPK Kota Batam mengatakan, rencana studi banding DPK mengenai penerapan upah kelompok usaha ke Kota Bekasi akan terealisasi dalam waktu dekat.

"Pemerintah Kota Batam sudah menyetujui rencana studi banding DPK dan anggarannya," kata dia, Jumat (7/9/2012).

Dijelaskannya, pada Juli 2012 lalu DPK mengajukan kegiatan studi banding mengenai penerapan upah kelompok usaha ke Kota Bekasi, kepada Pemko Batam.

Kota Bekasi dipilih menjadi daerah tujuan studi banding karena daerah itu masih menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang sudah menerapkan upah kelompok usaha.

Dalam rapat pleno DPK kemarin, Kamis (6/9/2012), pihak Disnaker menyatakan bahwa pemerintah kota sudah menyetujui rencana tersebut.

Menurutnya, kegiatan studi banding ini akan diikuti oleh 30 orang, dengan perincian, enam orang dari DPK, enam orang dari lembaga kerjasama triparti (LKS) yang terdiri dari unsur-unsur akademisi, serikat pekerja dan sebagainya serta 18 orang lainnya dari perwakilan pengusaha dan pemerintah kota.

Namun demikian, waktu pelaksanaan studi banding ini belum dapat dipastikan karena masih menunggu penyediaan anggaran dari pemerintah kota.

"Yang pasti, kegiatan ini dilaksanaan sebelum pembahasan UMK Batam 2013 dimulai," sambungnya.

DPK sendiri menjadwalkan pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2013 dilakukan pada Oktober-November 2012.

Pelaksanaan studi banding sebelum pembahasan UMK dilakukan mengingat hasil dari studi banding itu nantinya akan ikut digunakan sebagai bahan untuk menunjang tugas DPK mencari formula dalam pembahasan upah kelompok usaha yang bersamaan dengan pembahasan UMK.

Selani UMK, DPK Batam juga akan membahas upah kelompok usaha mulai tahun ini karena sudah menjadi rekomendasi dari Wali Kota Batam ke Gubernur Kepri dalam surat rekomendasi UMK Batam 2012.

TERKINI
POPULER

Peringati Hari Kesetiakawanan Nasional, KWP Gelar Jumpa, serta Berbagi Kasih ke Lansia dan Anak Yatim

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Wacana Pengampunan Napi Koruptor, Mahfud: Menurut Hukum Tidak Boleh

Erick Thohir Pastikan Laga Kualifikasi Piala Dunia Lawan Bahrain Dimainkan di Stadion GBK

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

Pengamat Sebut Timnas Indonesia Harus Menang Besar Lawan Filipina

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Romo Paschal Ungkap Aktor Utama TPPO di Batam Tak Kunjung Tertangkap

Naik 6,5 Persen, Ini Daftar 5 Provinsi dengan UMP 2025 Tertinggi

Disnaker Kepri Rampungkan Pembahasan UMP 2025 Sesuai Permenaker 16 Tahun 2024

Menaker Sambut Putusan MK, Langkah Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia