Reses di Kampung Monggak, Wahyu Wahyudin Siap Perjuangkan Pembangunan Dermaga

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua komisi ll DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin silaturahmi sekaligus menjalankan reses di Kampung Monggak, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam.

Saat reses di kampung yang mayoritas warganya sebagai nelayan itu, Wahyu siap memperjuangkan aspirasi warga yang berjumlah sekitar 150 kepala keluarga.

"Saya baru pertama kali masuk ke kampung ini. Alhamdulillah bisa sampai ke sini. Ada beberapa keluhan dan usulan warga. Kita tampung dan sampaikan ke instansi terkait," ujar Wahyu Wahyudin usai ramah tamah dengan warga kampung Monggak, Senin (7/8/2023).

Wahyu menjelaskan, salah satu yang menjadi kebutuhan mendesak warga Kampung Monggak adalah, pembangunan dermaga kecil. Menurutnya, dengan model pantai yang berlumpur, saat air pasang surut, warga yang akan melakukan perjalanan melalui laut harus melewati lumpur sekitar 500 meter hingga ke bibir pantai.

"Kita akan usulkan dermaga itu, terlebih aktivitas warga di sini mayoritas ke laut malalui pantai yang berlumpur. Namun, kita juga harus melihat dulu, bagaimana status Kampung Monggak ini ke depannya," kata Wahyu Wahyudin.

Lebih lanjut, Politisi PKS ini menyebutkan, saat ini ada rencana Pemerintah Pusat untuk mengembangkan Pulau Rempang dengan menggandeng investor asing. Dengan demikian, usulan warga Kampung Monggak juga harus disejalankan dengan program pemerintah.

Jangan sampai kata dia, setelah diusulkan dan dibangun, akan dibongkar kembali. "Makanya saya bilang, kita tampung dulu aspirasi dan usulan warga, kita akan sesuaikan. Memang Dermaga itu sangat penting. Hanya saja kami juga harus cari tau dulu seperti apa progres dari Pemerintah Pusat terkait pembangunan Pulau Rempang ini," jelas Wahyu Wahyudin.

Timo, Ketua RW 04 Kampung Monggak, menyebutkan kebutuhan dermaga menuju bibir pantai merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi warga. "Tak hanya untuk warga yang mau ke laut, tetapi anak-anak kita yang mau sekolah di sini dari pulau lain kesusahan disaat air laut surut. Mereka harus melewati lumpur sepanjang 300-500 meter dengan membuka sepatu. Sedih kita lihatnya," ungkap Timo.

Ia juga meminta kepada perwakilan rakyat (DPRD) untuk menyampaikan aspirasi warga terkait pembangunan Pulau Rempang oleh pemerintah. Keluhan tersebut dia sampaikan lantaran mendengar adanya rencana relokasi warga yang mayoritas sebagai nelayan.

"Kami sangat mendukung pembangunan, apalagi kalau pembangunan itu memberikan efek positif kepada kami. Tetapi kami berharap, kami tidak dipindahkan, ini sudah menjadi kampung adat kami, ratusan tahun lalu leluhur kami membangun kampung ini. Harus kami jaga dan lestarikan," pinta Timo.

Editor: Gokli

---