BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Indonesia akan menyelenggarakan Sidang Umum Parlemen se-Asia Tenggara atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly(AIPA) ke-44, 5-10 Agustus 2023 di Jakarta.

Namun, dalam pertemuan AIPA ke-44 ini, BKASP DPR tidak mengundang Myanmar karena tidak melaksanakan konsensus five poin kesepakatan AIPA ke-43 di Kamboja pada 2022 lalu.

Wakil Ketua BKSAP DPR Putu Supadma Rudana menyebut DPR akan mendorong kestabilan kawasan ASEAN dengan perdamaian dan kesejahteraan.

"Tujuan utama secara politik mendorong kestabilitas kawasan, AIPA ini menjaga kawasan ASEAN ini yang betul-betul stabil. Dan tentunya agar (ini-red) terus ke depan terjaga perdamaian," kata Putu Supadma dalam diskusi bertema 'Parlemen yang Responsif untuk Stabilitas dan Kesejahteraan ASEAN" di Jakarta kemarin.

"Banyak kekuatan besar sekarang ingin masuk di kawasan ASEAN, (perlu-red) parlemen yang responsif untuk kestabilitas dan kesejahteraan ASEAN," katanya.

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana juga mengungkapkan posisi Indonesia sangat penting di antara negara ASEAN. Ini terutama dalam menghadapi tantangan global yang tidak boleh diintervensi dengan negara lain di luar ASEAN.

"Posisi kita sudah sangat jelas, pertama tiga kata kunci, responsif, stabilitas, dan kesejahteraan. Tentu (dengan-red) parlemen yang responsif, parlemen ASEAN bisa mengawal berbagai tantangan ASEAN secara mandiri. Kita tidak perlu kekuatan besar mengintervensi," katanya.

Putu mengatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah AIPA ke-44 tahun 2023. Menurutnya, diplomasi parlemen yang dilakukan DPR juga untuk memperjuangkan tercapainya perdamaian dunia dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad), Tengku Rezasyah menyebut Indonesia harus berkaca pada negara yang memiliki ekonomi lebih hebat, yaitu Australia dan Selandia Baru.

"Karena di kedua negara ini research and development ini sudah terorganisir sejak dini," kata Tengku.

Tengku menilai jika Indonesia ingin dijadikan sebagai contoh bagi negara-negara di ASEAN, maka sebaiknya hasil karyanya harus dipublikasikan secara luas sehingga orang luar bisa melihat apa yang sedang Indonesia kerjakan.

“Mereka berbicara lingkungan hidup kita sudah menerapkan namanya reuse, reduce (dan) recycle. Ini hal-hal yang kecil ini kita komunikasikan keluar,” jelas Tengku.

Dalam pandangannya, Tengku melihat Australia dan Selandia Baru mampu memperhatikan hal kecil sekalipun dengan mengutamakan bukti ketimbang janji, seperti apa yang mereka lakukan saat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu.

"Kita harus jujur bagaimana perkembangan kami sebelum COVID-19, bagaimana mimpi kami kalau COVID-19 tidak ada," ucap Tengku.

Untuk itu, ia menekankan kepada pemerintah, khususnya DPR RI maupun lembaga kementerian teknis untuk bersinergi agar diplomasi publik dapat terus meningkat. Dengan begitu, dunia juga dapat melihat Indonesia sebagai juga dapat dijadikan sebagai contoh.

"Terus dalam pembangunan mohon kita jangan terpaku pada kuantitas," ungkap Tangku.

Menurutnya, kekuatan negara ASEAN itu terbatas hanya pada kekuatan idealis dan komitmen. Untuk itu, ia menyebut bahwa kita juga harus sadar diri dengan kelebihan Indonesia yang memiliki luas negara, penduduk dan potensi yang besar.

"Kita harus bergerak, ekonomi ASEAN ini 40 persen dari Indonesia, jadi hendaknya kita membuat ekonomi kita lebih kompetitif," terang Tengku.

BKASP DPR Konsisten

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma menegaskan untuk secara konsisten mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia.

Parlemen, selaku pembuat kebijakan, akan terus bersinergi dengan Pemerintah dalam pengarusutamaan SDGs gunapenyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengawasan.

Hal itu disampaikan Rudana dalam diskusi dengan tema

Putu menyampaikan hal itu saat memimpin delegasi BKSAP DPR RI menghadiri High Level Political Forum (HLPF) yang membahas terkait pencapaian SDGs, di Markas Besar PBB New York, Selasa (18/7/2023).

Lebih lanjut, Putu menyatakan bahwa terdapat tantangan dalam pencapaian SDGs di Indonesia yang baru mencapai 63 persen dari target nasional yang harus dicapai di tahun 2030.

"Untuk itu, saya menyerukan peran aktif dari Parlemen untuk dapat bertindak segera dan secara kolektif dalam menghadapi tantangan ini," ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Tak hanya itu, Putu juga menegaskan perlunya realisasi komitmen dari negara maju terkait bantuan dan pendanaan program pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Di sela-sela acara sidang HLPF, sambungnya, delegasi BKSAP DPR RI juga menyempatkan untuk melakukan pertemuan dengan perwakilan dari UN Water.

Selain itu, Putu mengungkapkan bahwa Indonesia meminta dukungan dari UN Water terkait perhelatan World Water Forum 2024 yang akan diselenggarakan di Bali tahun depan.

"Delegasi BKSAP juga menyampaikan agar UN Water dapat memberikan bantuan capacity building dan alih teknologi dalam program pemerataan air bersih dan sanitasi, serta menjadi jembatan bagi pendanaan dengan pihak-pihak terkait," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, forum antarparlemen dalam HLPF 2023 mengusung tema ‘Peran dan Tantangan Parlemen dalam Upaya Akselerasi Pencapaian SDGs’. Selain itu tema terkait penyediaan akses terhadap air bersih dan penyusunan indeks yang mengutamakan kehidupan manusia dan lingkungan juga didiskusikan bersama-sama.

Turut hadir dalam forum antarparlemen dalam HLPF 2023 tersebut, di antaranya Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez, Achmad Hafisz Tohir beserta Anggota BKSAP DPR RI Yohanis Fransiskus Lema, Andi Achmad Dara, dan Didi Irawadi Syamsudin.

Editor: Surya