Ketua Komisi II DPRD Kepri Upayakan Anggaran Pendidikan Capai Rp 1 Triliun di Tahun 2024

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Komisi ll DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, bakal mengupayakan anggaran pendidikan mencapai Rp 1 triliun di tahun depan, untuk mencukupi kelengkapan sarana dan prasarana SMA/SMK sederajat di Provinsi Kepri.

Dengan anggaran yang memadai, Wahyu berharap mutu pendidikan di Provinsi Kepri dari tahun ke tahun semakin meningkat. "Itu sesuai amanat undang-undang, 20 persen dari APBD untuk pendidikan," ujar Wahyu Wahyudin, melalui sambungan telepon, Jumat (21/7/2023).

Wahyu menjelaskan, untuk mecapai target anggaran pendidikan sebesar itu, pihaknya akan melakukan upaya-upaya penerimaan kas daerah. Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) bisa lebih besar. Dengan demikian, APBD Provinsi Kepri 2024 akan meningkat.

"Tahun ini anggaran pendidikan kita lebih kurang Rp 980 miliar. Untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana khususnya bagi SMK, porsi anggaran pendidikan harus besar, kita akan genjot PAD," terang Wahyu Wahyudin.

Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan, untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah kejuruan (SMK), pendidikan vokasi dan alat praktek bagi siswa/i harus lebih lengkap lagi.

Saat ini. dia juga meminta kepada Pemprov Kepri, agar alat transportasi yang sudah tidak dipergunakan, dihibahkan ke SMK, sebagai alat praktek. "Sekarang ada program teaching factory. Dengan Pola BLUD yang diluncurkan oleh Gubernur Ansar, pengelolaan keuangan di sekolah lebih fleksibel untuk menunjang kegiatan teaching factory di SMK," sebutnya.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, meluncurkan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) bagi SMK yang ada di Provinsi Kepri. Peluncuran tersebut dilakukan di Restoran Golden Prawn Bengkong Kota Batam, Rabu (19/7/2023).

Gubernur Ansar menyampaikan, peluncuran BLUD bagi SMK di Kepri merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih fleksibel kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan.

Pemerintah Provinsi Kepri mengeluarkan Keputusan Gubernur Kepri nomor 1354 tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari kebijakan BLUD di Provinsi Kepri.

Gubernur Ansar menjelaskan, penganggaran keuangan negara saat ini harus dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja, sehingga penggunaan dana pemerintah akan lebih berorientasi pada output dan outcome. Peluncuran BLUD dilakukan secara bertahap, dimulai dari Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, dan akan diterapkan di seluruh sekolah wilayah Provinsi Kepri.

"Dengan menjadi BLUD, pengembangan sekolah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan administrasi menjadi lebih mudah. Sekolah juga memiliki kesempatan untuk mencari pendapatan sendiri melalui teaching factory, sinergi dengan industri, dan pengelolaan fasilitas sekolah seperti aula dan kantin," kata Gubernur Ansar.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, menjelaskan penerapan BLUD akan meningkatkan mutu SMK terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mendorong SMK yang telah memenuhi standar teknis dan substantif untuk berubah menjadi BLUD.

"Saat ini, sudah ada 5 SMK di Kepri yang menjadi BLUD, yaitu SMKN 1, SMKN 2, SMKN 6 Batam. Kemudian SMKN 1 dan SMKN 2 Tanjungpinang," kata Andi Agung.

Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Dewi Kumalasari Ansar, memberikan apresiasi terhadap peluncuran BLUD bagi SMK se-Kepri. Dewi Kumalasari menekankan pentingnya peningkatan mutu SMK.

"Melalui BLUD, kita harap siswa SMK terus meningkatkan kualitas dan kemampuan mereka dengan dukungan penuh dari sekolah," ujar Dewi Ansar.

Editor: Gokli

---