Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Stafsus Wapres Sebut Harus Ada Upaya Serius Cegah Indonesia dalam Darurat Literasi
Oleh : Irawan
Rabu | 19-07-2023 | 08:04 WIB
staf_wapres_darurat_literasi_b.jpg Honda-Batam
Diskusi tentang Human Capital Index di sektor pendidikan, Selasa (18/7/2023) di Sekretariat Wapres Jl Kebon Sirih Jakarta Pusat (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Staf Khusus Wakil Presiden Dr. Gatot Prio Utomo menegaskan harus ada upaya semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah Indonesia dalam situasi darurat literasi.

Keinginan mencapai SDM unggul dan generasi emas 2045 akan menemui tantangan yang sangat berat. Karena itu, perlu upaya semua pihak untuk melakukan percepatan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah.

Penegasan ini disampaikan Stafsus Wapres Dr. Gatot Prio Utomo saat menyimpulkan hasil diskusi tentang Human Capital Index di sektor pendidikan, Selasa (18/7/2023) di Sekretariat Wapres Jl Kebon Sirih Jakarta Pusat.

"Paparan Kemdikbudristek dalam diskusi ini memperlihatkan kondisi pendidikan nasional Indonesia sedang berada dalam darurat literasi dan numerasi. Kondisi ini nerpotensi menurunkan capaian Human Capital Index Indonesia yang hanya 54 persen, terlebih munculnya learning loss akibat pandemi covid 19. Jauh dibandingkan Singapura yang mencapai 88 persen," tegas Gus Pu, panggilan Gatot Prio Utomo.

Dalam paparannya, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek Prof. Dr. Nunuk Suryani, MPd menyatakan hasil asesmen (AN) 2021 menunjukkan Indonesia berada dalam darurat literasi dan numerasi. Satu dari dua peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi.

Hasil AN 2021 juga konsisten dengan hasil PISA 20 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa skor literasi membaca peserta didik di Indonesia masih rendah dan belum berubah secara signifikan dibandingkan peserta didik di negara OECD.

Pemerintah melalui Kemdikbudristek telah melakukan berbagai dukungan kebijakan untuk mengatasi situasi darurat literasi ini. Setidaknya tertuang dalam berbagai kebijakan, yaitu lahirnya Kurikulum Merdeka, Program Merdeka Belajar, Pendidikan Guru Penggerak Sekolah Penggerak dan Rapor Pendidikan.

"Berbagai kebijakan pemerintah ini harus mendapat dukungan penuh masyarakat agar situasi darurat literasi dan numerasi bisa secepatnya kita berantas. Situasinya tidak mudah tetapi kami percaya dan meyakini sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan semua elemen masyarakat akan berhasil membawa Indonesia menjemput generasi emas 2045," tegas Gus Pu.

Menurutnya, organisasi profesi seperti PGRI, Ikatan Guru Indonesia, Pergunu, Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G) harus menjadi bagian penting dalam memberantas kondisi darurat literasi dan numerasi ini.

Begitu juga lembaga pendidikan seperti LP Ma'arif NU, Majelis Pendidikan Muhammadiyah, lembaga pendidikan di bawah gereja Kristen dan Katholik, Taman Siswa, beserta seluruh elemen organisasi masyarakat di bidang pendidikan harus terlibat secara aktif.

"Program Organisasi Penggerak merupakan program awal yang perlu terus didorong secara lebih luas dengan sasaran yang lebih fokus yaitu pada upaya pengentasan peserta didik dari kondisi darurat literasi dan numerasi. Arah kebijakannya tidak bisa lagi sporadis dan dikerjakan sendirian. Kolaborasi pemerintah dan semua elemen masyarakat adalah kunci keberhasilan mencapai generasi emas Indonesia 2045," ujarnya.

Ke depan, Gus Pu mengusulkan upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah dapat meniru penanggulangan stunting yang memiliki Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TP2S).

"Harus ada semacam Tim Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang dibentuk secara regulatif di bawah Presiden atau Wakil Presiden sehingga kolaborasi seluruh stakeholder dapat terintegrasi secara utuh karena kerja kerja peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi urusan Kemendikbud ristek," katanya.

Pemerintah sangat serius membangun generasi emas Indonesia 2045. Kemendikbudristek sekali lagi tak bisa sendirian dan single fighter dalam merumuskan dan merencanakan pendidikan nasional.

Semua pihak harus terlibat secara aktif. Sejarah menunjukkan peran penting swasta dalam membangun pendidikan nasional.

"Kontribusi swasta seperti LP Ma'arif, Muhammadiyah, Pendidikan Kristen dan Katolik, sangatlah besar bagi pembangunan pendidikan nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita terus merapatkan barisan dan bersinergi untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah agar cita cita Indonesia mewujudkan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud," ujar Gus Pu.

Editor: Surya