Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, kepala daerah seperti bupati dan wali kota membutuhkan peran camat sebagai garda terdepan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di daerahnya.

Pasalnya, pihak yang berhubungan langsung dengan kepala desa (kades) adalah camat. Oleh karena itu, camat harus dibekali dengan pelatihan dan penguatan kapasitas agar lebih baik dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan.

"Tugas camat adalah menjembatani antara bupati, wali kota, dengan kepala desa guna mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga tugas camat adalah membina dan mengawasi setiap kepala desa," kata Mendagri, Sabtu (24/6/2023).

Dalam rakernas yang dihadiri jajaran camat di seluruh Indonesia baik secara luring maupun daring itu, Mendagri menjelaskan, disosialisasikannya sejumlah program pada acara itu adalah untuk memperkuat peran camat.

Penguatan itu yakni dalam hal memberikan pelayanan publik terdepan kepada pemerintah desa. Alasan itulah yang menjadi landasan filosofi dibentuknya program tersebut, yakni untuk memperkuat kapasitas camat dan kepala desa.

"Kedua, tanggap bencana di antaranya bukan hanya bencana alam namun selain itu bencana sosial yakni konflik horizontal di masyarakat. Untuk itulah fungsi camat di garis depan untuk melakukan pencegahan dengan mengambil langkah-langkah proaktif dalam mencegahnya sedini mungkin," tandas Mendagri.

Cegah Konflik

Dalam kesempatan ini, Mendagri) Tito Karnavian berharap, para camat mampu menekan potensi konflik sosial di masyarakat. Dia berharap, gelaran tersebut tidak menimbulkan konflik sosial yang membuat kegaduhan di masyarakat.

"Pesan saya yang lain terkait pemilu dan pilkada ini adalah menjaga jangan sampai terjadi konflik sosial," katanya.

Guna mengurangi terjadinya konflik sosial, lanjut Mendagri, diperlukan peran camat dan jajaran perangkat daerah. Pasalnya, momen pemilu terkadang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memecah belah bangsa.

Karena itu, camat diharapkan mampu menjaga wilayah masing-masing dan melakukan langkah cepat untuk menetralisasi agar potensi konflik itu tidak meledak menjadi konflik kekerasan.

"Tugas yang tidak ringan karena ini memerlukan passion, memerlukan kemampuan untuk bekerja dan bergerak masuk ke semua lini masyarakat untuk membaca potensi konflik, bukan untuk membaca kemenangan, tapi untuk membaca potensi konflik, begitu terjadi perbedaaan potensi konflik yang kira-kira akan ramai, meledak, segera lakukan intervensi untuk meredam potensi konflik itu," tegasnya.

Dalam menangani persoalan keamanan Pemilu 2024, Mendagri mengimbau seluruh provinsi dan kabupaten/kota agar mampu mengurusi dan melakukan pengamanan di masing-masing daerah. Hal ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk menekan terjadinya konflik sosial di masyarakat.

"Tahun 2024 ini nanti Pilkada Serentak seluruh provinsi (dan) kabupaten/kota maka sistem backup ini mungkin tidak mudah untuk digerakkan, karena semuanya melakukan, semuanya melakukan pengamanan di daerah masing-masing sehingga strategi utama besarnya adalah membaca potensi konflik, kerawanan konflik dan menyelesaikan konflik itu sebelum meledak menjadi kekerasan," ungkap Mendagri.

Terakhir, Mendagri mewanti-wanti camat dan perangkat desa agar bersikap netral di Pemilu 2024, dan tidak terlibat dalam praktik politik praktis atau menggalang dukungan untuk calon dari partai politik tertentu.

"Prinsip utama bagi camat sama seperti ASN lainnya adalah prinsipnya netral, tidak melakukan politik praktis, artinya dukung mendukung pada calon tertentu, baik pilkada, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu legislatif, tetap pada posisi netral," pungkas Mendagri.

Editor: Surya