BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang juga Anggota MPR RI dari unsur kelompok DPD RI Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar wakil presiden atau Wapres Republik Indonesia (RI) dipilih oleh MPR RI.

Hal itu disampaikan Jimly dalam diskusi Empat Pilar bertajuk "Putusan MK Dengan Sistem Pemilu Terbuka Memperkuat NKRI" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Awalnya, Jimly menyoroti dinamika penentuan capres dan cawapres saat ini. Menurut dia penentuan pasangan calon tersebut sangat transaksional, termasuk pemilihan bakal calon wakil presiden.

"Kalau kita menonton sekarang ini, kita menonton sekarang dinamika capres cawapres, maka ini menurut saya sangat transaksional, semua pimpinan partai kasak-kusuk kiri kanan, bertransaksi, ini tidak sehat untuk kualitas kepemimpinan nasional kita ke depan," kata Jimly.

"Jadi terbentuknya pasangan pimpinan itu berdasarkan hasil transaksi, nanti ancaman mengancam," imbuhnya.

Kondisi tersebut, kata Jimly, berbahaya bagi demokrasi. Karena itu menurutnya perlu adanya pembenahan dalam sistem pemerintahan untuk mencegah politik transaksional dalam pemilihan wakil presiden.

"Menurut saya, ini ide baru ya, jadi diskusikan. Menurut saya biar presiden saja dipilih langsung oleh rakyat, tidak usah dalam pasangan, wakilnya dipilih oleh MPR, dari usulan dua calon yang diajukan oleh presiden," ujar Jimly.

"Wakil presiden itu akan mempunyai posisi yang penting, menkoordinasi partai koalisi karena dia didukung oleh koalisi partai, maka dia menjadi penting. Tetapi dia itu tetap pembantunya presiden, dia patuh dan tunduk pada presiden," katanya.

Untuk memuluskan hal itu, dikatakan dia, maka harus ada amandemen UUD 1945. "Untuk tahun ini saya kira tidak mungkin, mungkin untuk ke depannya," katanya.

Ia mengatakan, pada pemilihan presiden semua partai politik (Parpol) harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan calon. Sehingga sistem threshold sebaiknya tidak diberlakukan lagi.

"Di Indonesia kan multipartai dan sangat plural. Sebaiknya semua diberikan hak mencalonkan, rakyat yang memilih langsung," terangnya.

Ia menambahkan, pemilu di Indonesia berbeda dengan Rusia dan Perancis. Ia mencontohkan pada waktu pemilu di Rusia.

"Saat pilpres ada 34 calon, 8 lolos KPU dan Putin mendapatkan 78 persen. Ini artinya dia mendapat dukungan dari rakyat," katanya

Seperti diketahui saat ini ada tiga orang yang disebut-sebut akan maju jadi calon presiden yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo.

Meski demikian perebutan siapa sosok cawapres yang akan mendampingi tiga bakal capres itu masih terus menjadi polemik.

PKB misalnya mengusulkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Lalu, keinginan Partai Demokrat untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Anies mendapat reaksi dari Partai NasDem.

Bahkan Partai Demokrat juga mendorong agar AHY menjadikan agar menjadi cawapres Ganjar Pranowo dengan melalui pertemuan intens dengan petinggi PDIP, Ketua DPR Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto.

Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden RI ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Demokrat mendorong anaknya menjadi cawapres Ganjar Pranowo yang diungkapkan dalam narasi mimpinya. SBY bermimpi naik kereta bareng bersama Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dari Stasiun Gambir, Jakarta.

Di stasiun Gambir tersebut, sudah ada Presiden ke-8 Ganjar Pranowo dan cawapresnya AHY. Mereka akhirnya naik kereta bersama dalam satu gerbong menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur

Sedangkan sosok cawapres Ganjar Pranowo juga diusulkan partai politik pendukung lainnya, seperti Perindo misalnya mengusulkan Tuan Guru Bajang sebagai cawapres Ganjar. Sementara PPP mengusulkan Sandiaga Uno dan PAN mengusulkan Erick Thohir jadi cawapres.

Editor: Surya