BATAMTODAY.COM, Batam - Di tengah kinerja perekonomian nasional yang relatif stabil, kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatatkan pertumbuhan positif pada awal 2023.

"Ini menunjukkan stabilitas serta profil risiko yang terjaga pada April 2023. Kondisi likuiditas pun berada dalam tingkat yang memadai," ujar Kepala OJK Provinsi Kepri, Rony Ukurta Barus, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/6/2023).

Secara detail Rony memaparkan pertumbuhan tersebut, di antaranya:

Perkembangan Perbankan

Pada Posisi April 2023, walaupun secara (ytd) pertumbuhan aset bank umum di Kepulauan Riau hanya tumbuh sebesar 0,69 persen, namun pertumbuhan aset bank umum secara (yoy) tercatat tumbuh 16,35 persen menjadi Rp106,78 triliun (April 2022: Rp 91,77 triliun).

Pertumbuhan aset bank umum di Kepulauan Riau melampaui pertumbuhan aset bank umum (yoy) secara nasional yaitu sebesar 7,47 persen. Penyaluran kredit bank umum di Kepulauan Riau posisi April 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 11,71 persen yoy menjadi Rp 46,19 triliun (April 2022: Rp 41,34 triliun), begitu juga dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mengalami pertumbuhan positif dengan tumbuh sebesar 13,48 persen yoy menjadi Rp 75,65 triliun (April 2022: Rp 66,66 triliun).

Pertumbuhan penyaluran kredit dan DPK di Kepulauan Riau posisi April 2023 juga tumbuh di atas pertumbuhan nasional yang mencapai 8,08 persen dan 6,82 persen. Pertumbuhan positif dari intermediasi bank umum juga didukung dengan perbaikan tingkat risiko kredit, dimana Non Performing Loan (NPL) bank umum posisi April 2022 sebesar 2,14 persen, yang juga lebih baik dari NPL bank umum secara nasional yaitu sebesar 2,53 persen.

Aset BPR/S di Kepulauan Riau posisi April 2023, tercatat tumbuh 13,96 persen menjadi Rp 8,99 triliun (April 2022: Rp 7,89 triliun). Pertumbuhan aset BPR/S tersebut ditopang dari pertumbuhan kredit sebesar 20,73 persen, menjadi Rp 6,799 triliun (April 2022: Rp 5,629 triliun) dan pertumbuhan DPK sebesar 12,24 persen.

Namun demikian, terdapat peningkatan tingkat risiko kredit BPR/S di Kepulauan Riau, di mana NPL/NPF tercatat sebesar 5,74 persen (Desember 2022: 4,74 persen). Peningkatan NPL/NPF BPR/S di Kepulauan Riau antara lain disebabkan adanya penyesuaian kebijakan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19, sehingga BPR/S melakukan asesmen terhadap debitur terdampak Covid-19 terkait keberlanjutan pemberian restrukturisasi atau dilakukan penetapan kualitas kredit secara normal mengacu POJK Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR.

"Terkait hal tersebut, KOJK Kepri secara intensif akan melakukan pemantauan untuk memastikan perbaikan NPL/F BPR/S di Kepulauan Riau," ungkap Rony.

Perkembangan Pasar Modal

Industri Pasar Modal di Kepulauan Riau hingga April 2023 mencatakan pertumbuhan di mana jumlah investor tumbuh sebesar 22,78 persen yoy menjadi 110.822 investor. Persentase pertumbuhan investor terbesar tercatat di Kabupaten Natuna dengan peningkatan jumlah investor sebesar 37,3 persen menjadi 2.194 investor, diikuti Kabupaten Kepulauan Anambas meningkat 28,2 persen menjadi 1.023 investor dan Kabupaten Bintan meningkat 27,34 persen menjadi 5.696 investor. Adapun investor terbanyak berada di Kota Batam dengan jumlah 75.142 investor dengan tingkat pertumbuhan sebesar 22,43 persen.

Kepemilikan saham oleh investor di Kepri juga tercatat meningkat signifikan, dimana pada posisi April 2023 tercatat sebesar Rp 4,76 triliun, atau meningkat sebesar 71,62 persen (yoy), Persentase pertumbuhan kepemilikan saham terbesar tercatat di Kabupaten Bintan dengan pertumbuhan sebesar 221,74 persen yoy menjadi Rp 105 miliar, diikuti Kota Batam dengan pertumbuhan sebesar 81,73 persen yoy menjadi Rp 4,10 triliun, dan Kabupaten Anambas dengan pertumbuhan sebesar 35,64 yoy menjadi Rp 2,46 miliar.

Hingga Saat ini, terdapat lima perusahaan terbuka (emiten) yang berkantor pusat di Provinsi Kepri yang sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, terdapat 11 Perusahaan Efek dan satu Perusahaan Manajer Investasi yang berkantor cabang di Provinsi Kepri.

"Sehingga, demi keamanan dana masyarakat, para calon investor diimbau untuk memastikan terlebih dahulu legalitas Perusahaan Efek atau Manajer Investasi sebelum melakukan transaksi," kata Rony Ukurta Barus.

Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank

Pada sektor IKNB, pendapatan premi asuransi jiwa periode Januari-Maret 2023 mencapai Rp 370,7 miliar atau terkontraksi 1,53 persen yoy (Maret 2022: Rp 376,47 miliar). Pendapatan premi asuransi jiwa juga terkontraksi secara nasional sebesar 1,33 persen. Namun demikian, pendapatan premi asuransi umum masih tumbuh sebesar 33 persen yoy menjadi Rp 158,95 miliar, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 12,87 persen.

Di sisi lain, nilai outstanding piutang pembiayaan tumbuh secara signifikan sebesar 29,8 persen (yoy) pada April 2023 menjadi sebesar Rp4,65 triliun, didukung oleh pertumbuhan pembiayaan multi guna dan pembiayaan investasi masing-masing sebesar 71,05 persen dan 23,18 persen.

Pertumbuhan piutang pembiayaan juga ditopang dengan profil risiko perusahaan pembiayaan yang masih terjaga bahkan mengalami perbaikan, dengan rasio Non Performing Financing (NPF) tercatat turun menjadi 0,8 persen (April 2022: 1,02 persen). Kinerja fintech peer to peer (P2P) lending pada April 2023 masih mencatatkan pertumbuhan positif dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 39,5 persen yoy (Maret 2022: Rp3 09,57 miliar), lebih baik dari pertumbuhan outstanding pembiayaan P2P lending secara nasional yaitu sebesar 36,45 persen.

Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat (TWP 90) juga membaik, turun menjadi 2,2 persen (Desember 2022: 2,34 persen). Pelaku usaha Pergadaian di Kepulauan Riau juga bertumbuh baik secara entitas.

"Selama periode Triwulan IV 2022 sampai dengan triwulan I tahun 2023 terdapat penambahan dua entitas, sehingga total perusahaan gadai di Kepulauan Riau tercatat menjadi 12 entitas (termasuk gadai persero dan gadai swasta)," sebutnya.

Perkembangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Dari sisi Edukasi dan Perlindungan Konsumen, sejak Januari 2023, Kantor OJK Provinsi Kepri menerima 877 layanan konsumen, dengan rincian sebanyak 53 pengaduan konsumen, 123 informasi dan 701 pertanyaan. Dari 53 pengaduan konsumen, pengaduan konsumen dari perbankan sebanyak 25 pengaduan (47,17 persen), sebanyak 8 pengaduan dari perusahaan asuransi (15,09%), 11 pengaduan dari perusahaan pembiayaan (20,75 persen), 7 pengaduan dari perusahaan fintech (13,20 persen) dan 2 pengaduan dari IKNB lainnya (3,77 persen).

Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan layanan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sebanyak 1.886 Layanan, baik secara online (sebanyak 1.438 layanan), maupun yang walk in (sebanyak 448 layanan).

Di sisi pemberantasan pinjaman online ilegal dan investasi ilegal, OJK bersama seluruh anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) dari 12 Kementerian/Lembaga melakukan penanganan investasi dan pinjaman online ilegal.

Sampai dengan 31 Mei 2023, SWI menghentikan 15 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin serta menindaklanjuti temuan 155 platform pinjaman online ilegal dengan penghentian kegiatan setiap entitas ilegal dimaksud.

Untuk menangani isu pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif baik secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.

Selain itu, hingga Mei 2023, OJK Kepulauan Riau telah melaksanakan 12 Kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau sekitar 1.153 peserta. OJK Kepulauan Riau bekerjasama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kepri pada tahun 2023 akan fokus kepada perluasan akses keuangan di daerah perdesaan.

Saat ini, Desa Pongkar (Kabupaten Karimun) dipilih menjadi pilot project dalam program ekosistem keuangan inklusif di daerah perdesaan. OJK mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati apabila menerima penawaran baik terkait investasi maupun pembiayaan/pinjaman online.

Selain itu, masih terdapat modus penipuan dan pencurian data berupa username dan password perbankan atau data penting lainnya menggunakan jaringan internet, yaitu Sniffing yang saat ini juga sedang marak.

Beberapa tips agar masyarakat tidak menjadi korban modus Sniffing antara lain sebagai berikut:

1. Jangan sembarangan unduh aplikasi atau men-gklik tautan yang dikirim melalui SMS/WhatsApp/E-mail, terlebih dari nomor yang tidak dikenal;

2. Cek keaslian telepon/SMS/WhatsApp yang menghubungi ke call centre resmi perusahaan;

3. Hanya unduh aplikasi resmi dari sumber resmi (website resmi perusahaan, App Store,

Play Store);

4. Aktifkan notifikasi transaksi rekening (debet/kredit);

5. Cek histori rekening secara berkala;

6. Ganti password secara berkala; dan

7. Jangan gunakan Wi-Fi publik/free Wi-Fi untuk bertransasksi keuangan.

"Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan dan seluruh masyarakat di Provinsi Kepri untuk bahu membahu dalam mewujudkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan Kepri yang sehat dan bertumbuh," pungkas Rony Ukurta Barus.

Editor: Gokli