BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid dari Fraksi PKB minta masyarakat dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang memilih capres yang Pancasilais.

Pancasilais itu, setidaknya memiliki komitmen untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berintegritas, bermoral, mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara dan menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila sebagai grondslag, pandangan hidup dan ideologi negara itu sudah final, meski penafsirannya akan sesuai dengan perkembangan zaman atau dinamis. Untuk itu tak ada sistem pemilu yang baku. Dari terbuka ke tertutup, pemilihan langsung dan tidak langsung, pembatasan usia dan pendidikankan capres, hadirnya DPD RI dan lain-lain itu biasa saja," kata Jazilul dalam diskusi Empat Pilar bertajuk 'Memaknai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Karena itu, Jazilul Fawaid menilai cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu 2024 pada saat tertentu ada yang menyebut tepat dan di sisi lain dianggap salah.

"Atas perbedaan pandangan tersebut, maka masyarakat ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Inilah nikmatnya negara ber-Pancasila," kata Jazilul.

Sehingga penting adanya indikator atau variabel Pancasilais tersebut. Selain keteladanan oleh tokoh masyarakat, juga tidak salah kalau BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) melahirkan kriteria antara yang Pancasilais dan tidak Pancasilais tersebut.

"Jadi, meski tafsir atau makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu bebas, liberal, maka tokoh yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila itulah yang harus rakyat pilih di pilpres 2024 mendatang," ungkapnya.

Namun, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah agar memfasilitasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang adil dan damai. Pemerintah tak boleh condong atau berpihak ke calon presiden (capres) tertentu.

"Siapa pun calon presidennya harus di-welcome semua. Jadi, kalau berbeda capres yang enggak apa-apa, itu adalah bagian dari demokrasi, itulah bagian daripada pandangan hidup," kata Syarief

Menurut Syarief yang politisi Demokrat, setiap partai politik (parpol) berhak mengusung siapapun menjadi capres sepanjang tidak menyalahi filosofis Pancasila untuk membina persatuan dan kesatuan. Termasuk, membuat Indonesia yang lebih baik.

"Saya pikir itu adalah sah-sah saja karena memang ini sudah digariskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai-partai atau gabungan partai peserta pemilu," kata dia.

Syarief mengajak semua pihak menghargai perbedaan pandangan politik dalam Pemilu 2024. Apalagi, kata dia, bukan hal mudah membangun bangsa yang besar dengan satu jalan.

Artinya, jalan politik setiap parpol tak melulu harus sama. Menurut dia, diperlukan pemikiran-pemikiran yang berbeda dari setiap parpol demi membangun Tanah Air.

"Mudah-mudahan dinamika ini akan semakin bagus ke depan dan yakinlah bahwa kalau kita tetap mendahulukan Pancasila sebagai ideologi kita, Insya Allah negara kita akan semakin baik ke depan," kata dia.

Syarief berkeyakinan pesta demokrasi 2024 menjadi sejarah bagi pembangunan Indonesia. Dia berharap sejarah yang ditinggalkan dari pelaksanaan Pemilu 2024 baik bagi Indonesia.

"Apakah akan lebih bagus ataukah akan kita akan seperti sekarang, mudah-mudahan tidak turun, paling jeleknya adalah tetap seperti kondisi sekarang dan kita inginkan Indonesia ke depan lebih bagus," kata dia.

Dia juga menekankan Partai Demokrat berkomitmen agar pelaksanaan Pilpres 2024 berjalan dengan damai. Terpenting, seluruh prosesnya mengedepankan hak kedaulatan rakyat sesuai undang-undang (UU).

"Untuk itu saya memiliki satu prinsip bahwa untuk proses tahun 2024 siapa pun dia, sepanjang dia adalah warga negara, dia adalah saudara kita, nah itu yang patut untuk kita harus pahami bersama, inilah makna daripada persatuan dan kesatuan," tegas Syarief.

Editor: Surya