Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Diperiksa KPK

Rusli Zainal Kembali Mengaku Lupa
Oleh : si
Jum'at | 31-08-2012 | 13:07 WIB
rusli-zainal.jpg Honda-Batam

Gubernur Riau Rusli Zainal

JAKARTA, batamtoday - Gubernur Riau Rusli Zainal diperiksa selama tujuh jam sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPRD Riau Taufan Andoso dan Mantan Kadispora Riau Lukman Abbas dalam kasus suap revisi pembahasan Perda No.6 Tahun 2010 penyelenggaraan PON XVIII Riau.



"Saya diminta tadi menjadi saksinya pak Lukman sama pak Taufan," kata Rusli usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/8/2012) petang.

Gubri mendatangi Gedung KPK sekitar pukul 09.00 WIB menggunakan baju batik bercorak warna kuning, dan selesai diperiksa sekitar pukul 16.30 WIB. Pemeriksaan terhadap dirinya merupakan pemeriksaan untuk kedua kalinya. Meskipun santer diberitakan dugaan keterlibatannya, Rusli Zainal yang juga Ketua Umum PB PON Riau itu belum ditetapkan sebagai tersangka, statusnya masih tetap sebagai saksi.

Namun, KPK telah menyiapkan perangkap baru buat tersangka, yakni dugaan suap pengadaan beberapa venue PON yang merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus suap Perda 6 Tahun 2010 dan Perda 5 tahun 2008. Rusli sendiri terlihat cuek meskipun ada dugaan bakal menjadi tersangka dalam waktu dekat.

"Kita hormati dan biarkanlah ini (proses hukum) terus berjalan," katanya.

Gubri berharap pers tidak mengganggu konsentrasinya dalam menyukseskan pelaksanaan PON XVIII di Riau yang akan dibuka yang rencananya akan dibuka Presedin Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 September mendatang. "Kita konsentrasi saja untuk memberikan kesempatan menyukseskan suatu amanah dan kehormatan dan kepercayaan yang besar bagi menyukseskan kepentingan-kepentingan nasional kita ini," katanya.

Rusli mengaku lupa jumlah pertanyaan maupun materi yang ditanyakan penyidik dalam pemeriksaan kedua kali terhadap dirinya. "Hanya untuk melengkapi berkas kedua tersangka saja. Saya tidak ingat persis pertanyaan yang ditanyakan penyidik, tapi mudah-mudahan Insya Allah sudah selesai semua," katanya.

Namun Rusli kembali membantah telah menerima aliran dana dari kasus suap PON Riau, termasuk juga adanya aliran dana ke Komisi X DPR maupun ke Partai Golkar. "Tidak benar soal adanya aliran dana itu," kilahnya.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengatakan, status Gubri Rusli Zainal untuk pemeriksaan keduanya masih sebagai saksi, belum ada peningkatan status yang bersangkutan. "Tadi gubernur Riau diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LA (Lukman Abbas) dan TAY (Taufan Andoso Yakin)," katanya.

Johan menegaskan, KPK saat ini telah mengembanglan proyek pengadaan beberapa venue PON Riau, diantara pengadaan Stadion Utama di Universitas Riau (Unri) yang telah menghabiskan dana hingga Rp 1,1 triliun. "Penyidik baru meminta keterangan panitia pengadaannya, salah satunya pengadaan main stadium (stadion utama), apakah ada atau terjadi tindak pidana kosupsi atau tidak," katanya.

Tidak menganggu
Secara terpisah, Menko Kesra Agung Laksono pemeriksaan kedua Gubri Rusli Zainal keduanya menjelang pembukaan pada 9 September mendatang tidak akan menggangu pelaksanan PON XVIII di Riau. "Oh tidak, tidak, saya kira tidak, PON tetap berjalan sesuai jalan," kata Agung.

Sebagai Menko Kesra, Agung telah berusaha untuk menyukseskan PON Riau sesuai arahan Presiden SBY dengan membentuk tim asistensi yang dibagi dalam tiga kelompok pengarah. "Saya koordinatornya, anggotanya Menpora, Mendagri, Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, kemudian ada tim pelaksana masing-masing kementerian lembaga terkait. Dan ada tim pendamping ditugaskan di sana, mendampingi pak Gubernur memberi arahan, mana yang boleh penunjukan langsung," katanya.

Pelaksanan PON sejak dilakukan asistensi dibawa koordinasinya, menurut Agung, tidak ada lagi pelanggaran pidana dan pelaksanaanya dikawal selama 24 jam."Itu yang maksimum bisa kita lakukan. Dana dari DPRD kan sudah cair. Tadinya mereka tidak berani melaksanakan karena ada ketakutan," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, itu menambahkan proses hukum silahkan berjalan, tapi jangan sampai penyelenggaraan PON terganggu. "Saya optimis, nanti akan dibuka tanggal 11 September oleh Bapak Presiden. Dari 54 venues, hanya tinggal dua lagi, menembak dan sofball. Tapi, secara fungsional bisa digunakan, Lebih banyak (venues) yang sukses dan jalan. PON ini memang minimalis beberapa venues, tapi hasilnya harus maksimalis," katanya.