Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Jalankan Fungsi Legislasi, DPRD Lingga Sahkan 11 Ranperda Menjadi Perda
Oleh : Bayu Yiyandi
Sabtu | 08-04-2023 | 18:08 WIB
Ketua-DPRD-Lingga2.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Ketua DPRD Lingga, Ahmad Nasirudin pimpin pengesahan Ranperda menjadi Perda. (Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Lingga - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga, tahun 2023 ini, telah mengesahkan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas bersama Pemerintah Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan dilakukan DPRD pada rapat paripurna yang digelar bersama Bupati Lingga belum lama ini.

Ke-11 Ranerda yang disahkan menjadi Perda, yakni Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Coorporate Social Responsibility. Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut. Ranperda atas Perubahan Perda Kabupaten Lingga nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan.

Selanjutnya, Ranperda APBD Perubahan Tahun 2022. Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023. Ranperda Pemekaran Desa Persiapan menjadi Desa Definitif (Desa Air Batu, Kebun Nyiur, Bendahara, Cempaka, Berjung dan Snempek). Ranperda Pemekaran Desa Persiapan menjadi Desa (Sebung, Pasir Lulun, Kentar dan Busung).

Sebelum disahkan, ke-11 Ranperda ini mendapat pandangan dari setiap fraksi yang ada di DPRD Lingga. Adapun dalam penyampaian pandangannya, Fraksi Partai Nasdem yang diwakili oleh Raja Muchsin, mengatakan bahwa Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Fraksi Nasdem menyarankan agar pemerintah daerah perlu mengkoordinasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan dengan menyusun program melibatkan OPD.

Untuk Ranperda Pemekaran Desa, Fraksi Nasdem meminta agar Pemda harus merespon keinginan masyarakat di wilayahnya terkait pemekaran desa maupun pembentukan kelurahan. hal tersebut penting dilakukan sebagai wujud komitmen politik dalam kerangka demokrasi dan desentralisasi.

Rapat Paripurna DPRD Lingga, beberapa waktu lalu, dengan agenda pengesahan Ranperda menjadi Perda. (Istimewa)

Fraksi Partai Golkar dalam pandangannya terkait Ranperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Fraksi Partai Golkar menyambut baik Ranperda tersebut, namun dengan catatan yaitu:
1. Peran pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang di laksanakan degan menyusun program yang melibatkan OPD.
2. Kajian terhadap kebutuhan, perencanaan program, pengaplikasian, evaluasi dan tindak lanjut.
3. Agar pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial

Sementara itu, untuk Ranperda tentang pemekaran desa Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya mendukung pemekaran 7 desa di 6 kecamatan dalam upaya meningkatkan pelayanan, pengembangan wilayah maupun untuk kebijakan politis lainnya.

Terkait Ranperda tentang perubahan atas perda nomor 8 tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha dan perubahan atas perda nomor 9 tahun 2018 tentang retribusi perizinan tertentu Fraksi Partai Golkar menyambut baik.

"Namun demikian, perlu kami sampaikan berhubungan dengan perubahan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga ini harus dilandasi atas pelaksanaan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi di atas peraturan daerah," kata Seniy yang dipercaya untuk membacakan pandangan Fraksi Golkar.

Senada dengan itu, Sui Hok mewakili Fraksi Partai Demokrat Perjuangan Bangsa juga menyetujui Ranperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, namun meminta agar ada pembahasan lebih lanjut.

Rapat Paripurna DPRD Lingga, beberapa waktu lalu, dengan agenda pengesahan Ranperda menjadi Perda. (Istimewa)

"Kami Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa sangat mengapresiasi kinerja bupati beserta jajarannya, serta diharapkan Ranperda tersebut secepatnya disahkan menjadi Perda agar menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pembentukan desa baru," ungkapnya.

Terakhir, Fraksi Keadilan Pembangunan dalam pandangannya terhadap Ranperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meminta agar pemerintah dapat meyakinkan perusahaan yang akan berinvestasi bahwa regulasi yang dibuat adalah untuk memberikan perlindungan terhadap perusahaan, masyarakat serta pemerintah daerah agar terjalin kebersamaan, keadilan dan keterbukaan.

"Kami mengusulkan pembentukan dewan pengawas, sangat diperlukan sebagai upaya mengawasi implementasi CSR mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan," ujar Anwar mewakili Fraksi Keadilan.

Sementara itu, terhadap Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2018 tentang Retribusi jasa usaha dan perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Fraksi Keadilan Pembangunan meminta agar dengan diubahnya Perda tersebut diharapkan dapat menambah PAD Kabupaten Lingga dan menertibkan tata kelola dalam pengurusan izin.

Ketua DPRD Lingga Ahmad Nasirudin berharap dengan adanya 11 Perda tersebut dapat memaksimalkan kinerja Pemkab Lingga dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)