Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Gubernur Ansar Ajak Masyarakat Berpartisipasi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Batam
Oleh : Aldy Daeng
Minggu | 05-03-2023 | 14:32 WIB
gub_ansar_batam.jpg Honda-Batam
Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat berada ddi One Mall Batam Center, Jumat (4/3/2023) (Foto: Aldy Daeng)

BATAMTODAY.COM, Batam - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad mengajak semua elemen masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan di Batam, Kepulauan Riau.

Salah satunya, Ansar mengajak tokoh masyarakat dan para jurnalis dengan membantu dalam mengingatkan Badan Pengusahaan (BP) Batam, terkait pemberian izin dalam pengalokasian lahan bagi sekolah.

"Kalian juga bisa ambil bagian, kalau bertemu BP Batam, tolong sampaikan mengenai lahan yang layak bagi sekolah. Berilah alokasi lahan yang bagus jangan yang bermasalah atau berada di wilayah potensi bencana," ujar Ansar Ahmad kepada sejumlah awak media di One Mall Batam Center, Jumat (4/3/2023).

Hal ini disampaikan Gubernur Ansar saat ditanyakan mengenai kondisi SMA 21 Kabil, yang terancam amblas akibat potensi longsor, serta permasalahan SMKN 9 Sei Beduk, yang saat ini tengah bermasalah terkait lahan dengan PT Cidi Pratama.

Terkait kedua permasalahan ini, Ansar kembali menyebut agar BP Batam, dapat memperhatikan lahan sekolah layaknya pemberian izin lahan bagi investasi atau pengusaha.

Menurutnya, dunia pendidikan merupakan tanggung jawab bersama baik elemen Pemerintah maupun elemen masyarakat secara keseluruhan.

"Jangan pengusaha saja yang dapat lahan bagus, pendidikan itu adalah tanggungjawab kita bersama. SMA 21 saat ini kondisinya berada di tebing seperti itu. Longsornya dari segala penjuru, ini sangat miris kita. dan tetap akan kita tangani," paparnya.

Terkait penanganan bagi bencana di wilayah SMA 21 Kabil, Ansar menyebut Pemprov Kepri akan melakukan pembangunan batu miring di lima titik rawan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp10 miliar dari dana Bangunan Tidak Terduga (BTT).

Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan BTT harus menunggu pemulihan kondisi longsor yang terjadi di beberapa titik, sehingga pembiayaan anggaran tahun 2024 akan diarahkan ke pembangunan BTT tersebut.

"Mengenai titik mana yang akan didahulukan, akan di cek terlebih dahulu oleh Dinas PU dan Disdik nantinya," terangnya.

Terkait permasalahan SMKN 9 Sei Beduk, Gubernur Ansar menegaskan, bahwa secara yuridis lahan seluas kurang lebih seluas 3000 m?2; yang diklaim oleh PT Cidi Pratama merupakan milik Sekolah, milik Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

"Pengalokasian Lahan (PL) sudah keluar. Tidak ada masalah lagi. Dipastikan itu milik SMKN 9," tegasnya.

Editor: Surya