JAKARTA, batamtoday - Masyarakat Kepulauan Riau (Kepri) mengeluhkan penetapan kuota jamaah haji Kepri sebanyak 984 jamaah per tahunnya dengan daftar tunggu selama 9 -10 tahun.

Padahal jamaah calon haji (CJH) asal Kepri dari embarkasi Batam dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sehingga perlu dilakukan terobosan bagi masyarakat Kepri yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

" Kuota Haji untuk Kepri masih menjadi keluhan utama, dengan kuota sebanyak 984 jamaah pertahun, daftar tunggu Kepri mencapai 9 tahun. Artinya jika mendaftar sekarang maka baru tahun 2021 baru bisa berangkat. Saat ini total jumlah daftar tunggu sebesar 8.856 orang jamaah, 914 jamaah diantara berusia lanjut antara 65-91 tahun," kata Hardi S Hoed, Anggota DPD Kepri dalam laporan kunjungan kerja di daerah beberapa waktu lalu.

Menurut Hardi, masyarakat Kepri berharap adanya penambahan kuota haji sesuai aturan menteri agama dimana tiap 1000 penduduk dapat 1 kuota JCH. Sehingga dengan jumlah penduduk Kepri sebanyak 1,7 juta jiwa, kuota jamaah haji Kepri seharusnya ditambah menjadi 1500 jamaah.  Jika kuota jamaah haji tidak ditambah, maka yang akan menjadi korban adalah CJH yang berusia lanjut yang tidak mungkin harus menunggu hingga 9-10 tahun untuk menunaikan ibadah haji.

"Banyaknya masyarakat yang mendaftar memang tidak lepas dari adanya kemudahan yang ditawarkan pihak Bank melalui dana talangan/pinjaman. Apalagi pendaftaran di buka sepanjang tahun. Karena itu itu perlu pemikiran lebih mendalam atas mekanisme dan pembiayaan haji agar tidak menimbulkan persoalan yang berkepanjangan dengan daftar tunggu hingga 10 tahun. Solusinya kuota untuk Kepri harus ditambah dari 984 jamaah menjadi 1500 jamaah," katanya.
 
Ketua Komite III DPD RI ini mengatakan, Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk embarkasi Batam ditetapkan sebesar US$ 3.468 dengan kurs Rp 9.532/dolar, maka total biaya haji Kloter Batam adalah Rp 33.056.976.  Adanya kenaikan sebesar US$ 84 itu dari BPIH tahun sebelumnya, menjadi pertanyaan sejumlah CJH Kepri, namun penyetoran tetap berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal. 

"Meski begitu para JCH embarkasi Batam memberikan catatan bahwa kenaikan itu harus diikuti dengan peningkatan pelayanan haji, mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penyelengaaran dan pemulangan, meskipun pemerintah daerah juga memberikan kontribusi untuk kelancaran Haji dimana masing-masing kabupaten/kota menyediakan transportasi keberangkatan dan kepulangan untuk para jamaah menuju Kota Batam, serta manasik haji," katanya.

Namun, pelayanan dan fasilitas pendukung jamaah haji untuk embarkasi Batam dirasakan belum maksimal karena keterbatasan fasilitas kesehatan (Rumah sakit Haji) serta Kepemilikan asrama haji yang masih menjadi aset Otorita Batam. "Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri sudah menyediakan lahan untuk membangun rumah sakit haji di Batam, tapi sayangnya pembangunan rumah sakit tersebuut tak kunjung selesai karena ketiadaan dana," katanya. 

Selain itu, kepemilikan asrama haji yang menjadi aset Otorita Batam (sekarang Badan Pengusahaan Kawasan) juga sering dikeluhkan oleh oleh para jamaah dan panitia haji. Sebab dengan fisik bangunan yang sudah mencapai 10 tahun, banyak fasilitas yang harus mulai rusak seperti saluran air yang mulai berkarat, AC yang tidak berfungsi serta kerusakan toilet dan fasilitas pendukung lainnya.

"Kemenag Provinsi Kepri  tidak bisa mengalokasikan anggaran perbaikan, sebab ini menyangkut aset instansi lain. Karena itu, kami mengusulkan agar asrama haji ini dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepri atau kepada Kemenag Pusat untuk memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan asrama  haji," kata Senator asal Kepri ini.