Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Suka Eksploitasi dan Potong Upah Karyawan

Menakertrans Akan Tutup Perusahaan Outsourcing di Daerah
Oleh : si
Kamis | 23-08-2012 | 19:24 WIB
Muhaimin_Iskandar.jpg Honda-Batam

PKP Developer


Menakertrans Muhaimin Iskandar

JAKARTA, batamtoday - Menaketrans Muhaimin Iskandar mengancam akan menutup perusahaan oursourcing yang tidak mentaati aturan berlaku. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) saat ini sedang mendata sejumlah perusahaan outsourcing nakal di daerah-daerah.


Saat ini, Muhaimin menyebut pihaknya terus menyempurnakan aturan outsourcing karena perlindungan kerja belum memadai.

Dijelaskan, penyelenggaraan outsourcing di daerah-daerah adalah outsourcing yang dilakukan melalui pihak ketiga dengan mempekerjakan tenaga lebih murah. Tenaga outsourcing ini banyak diminati oleh perusahaan besar, kecil dan instansi pemerintah karena tidak perlu merekrut tenaga sendiri dan sewaktu-waktu bisa diganti bila tidak memerlukan jasanya lagi, disamping tidak perlu membayar uang pesangon maupun jaminan di hari tua.

Fakta di lapangan perusahaan penggerah tenaga outsourcing ini justru kerap melakukan tindakan semena-semena kepada para karyawanya. Perusahaan tersebut semena-mena melakukan pemotongan dan eksploitasi terhadap para pekerja outsourcing.

"Perusahaan outsourcing yang seperti ini yang akan kita tutup, sedangkan yang menjalankan sesuai aturan akan kita berikan jaminan. Penyedia jasa outsourcing harus sesuai dengan aturan dan dapat tetap menjamin kesejahteraan pekerja," kata Menaketrans di Jakarta, Kamis (23/8/2012).

Muhaimin mengaku,  sudah melayangkan surat kepada gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia terkait perusahaan outsourcing di daerahnya.  Melalui surat tersebut, Muhaimin meminta para pejabat daerah mendata dan melaporkan berapa jumlah perusahaan pelaksana outsourcing yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

“Kita  belum dapat feedback dari Pemda. Kita akan mengecek lagi akhir bulan ini,  dari situ kita akan sampaikan ke publik berapa jumlahnya," katanya.