Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Demo Buruh PT Ho Wah Genting

Antisipasi Kerugian, Perusahaan Terima Perundingan
Oleh : kli/bert/dd
Selasa | 14-08-2012 | 12:00 WIB
demo-buruh-pt-howah.gif Honda-Batam

BATAM, batamtoday - Aksi mogok kerja ratusan buruh PT Ho Wah Genting di kawasan Bintang Industri, Tanjunguncang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian hingga milliaran rupiah. Untuk mengantisipasi kerugian yang terus bertambah, pihak perusahaan menerima jika suatu saat perwakilan buruh meminta untuk berunding.


Jonatan Sinaga, selaku HRD di perusahan tersebut mengatakan terkait tuntutan buruh mereka siap menerima perundingan. Sebelum aksi ini terjadi, mereka sudah melakukan beberapa kali perundingan baik di lingkungan perusahaan maupun di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam. Namun, sampai aksi ini terjadi belum ada kesepakatan.

"Kita mau saja kalau perwakilan buruh mau berunding. Karena dengan adanya aksi ini perusahaan sudah mengalami kerugian hingga milliaran rupiah," katanya, Selasa (14/8/2012).

Selain itu, kata Jonatan pihaknya sudah memenuhi beberapa tuntutan buruh termasuk dalam penghapusan outsourcing. Namun, karena waktu yang mereka lakukan tak bisa secepat yang diinginkan buruh maka aksi mogok ini pun tetap terjadi.

"Sesuai dengan kontrak perusahaan kepada jasa penyalur akan berahir pada 31 Desember 2012. Tapi, karena ada tuntutan kita usahakan pada bulan Oktober 2012. Namun, tetap juga mereka tak mau," kesalnya.

Ditambahkannya, dalam aksi mogok ini dinilai sedikit aneh. Pasalnya, dari 600 orang buruh yang ikut mogok hanya sekitar 100 orang yang outsourcing, selebihnya merupakan tenaga permanen. Padahal, dari jumlah 1.200 tenaga kerja di PT Ho Wah Genting terdapat 350 orang tenaga outsourcing dan 800 tenaga lokal.

"Kalau kita lihat jumlah outsourcing itu, tak sepenuhnya mereka menuntut segera dihapuskan. Ini malah buruh lokal yang paling ngotot," jelasnya.

Meskipun demikian, mereka tetap berharap supaya aksi mogok kerja ini cepat berahir dan dapat bekerja normal seperti biasanya. Sehingga, perundingan dari perwakilan buruh memang sangat perlu untuk segera dilakukan.

"Kalau bisa jangan sampai dua bulan, sekarang saja sudah banyak orderan yang ditunda. Mudah-mudahan saja mereka mau berunding," harapnya.

Berita Lainnya

Naik 6,5 Persen, Ini Daftar 5 Provinsi dengan UMP 2025 Tertinggi

12-12-2024 | 18:44 WIB

Disnaker Kepri Rampungkan Pembahasan UMP 2025 Sesuai Permenaker 16 Tahun 2024

06-12-2024 | 14:24 WIB

Menaker Sambut Putusan MK, Langkah Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

30-11-2024 | 16:04 WIB