BATAMTODAY.COM, Jakarta - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, koalisi menjelang Pemilu 2024 harus mengedepankan visi-misi, memiliki program kerja dan juga loyal.

"Peserta koalisi harus solid, loyal dalam arti sepanjang kebijakan pemerintah yang dikeluarkan harus didukung, sepanjang kebijakan itu untuk kebaikan dan kepentingan bersama," ungkap Prof Lili, Kamis (24/11/2022). Untuk stabilnya pemerintahan, minimal 50% plus satu, atau bahkan mayoritas dalam parlemen.

Dengan langkah parpol untuk membentuk koalisi, artinya untuk mencari kesamaan visi dan misi juga program untuk kontestasi pemilu mendatang.

"Koalisi itu kerjasama dan masing-masing koalisi memiliki visi misi program dan kebijakan yang ditawarkan kepada masyarakat. Yang bergabung tentu harus memenuhi syarat tadi," jelas Prof Lili.

Salah satu koalisi yang jelas jelas bertujuan melanjutkan kerja baik pemerintahan sekarang adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, PPP dan PAN.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bicara tentang koalisi, "Karena tujuan dari pemilu itu menghadirkan pemerintahan yang stabil. Pemerintahan yang stabil harus koalisi, makanya Golkar dari awal membentuk koalisi dulu," kata Ketum Airlangga.

Untuk itu KIB, masih menunggu parpol lain yang hendak bergabung. "Kita masih terbuka partai lain masuk, tetapi ada waktunya. Sebentar lagi kapal akan berangkat. Jadi kalau yang tidak naik, sebentar lagi kita to be continued, next session, tidak bisa di sesi ini," tegas Ketum Airlangga.

Jika KIB belum bicara soal Capres, itu karena KIB masih ingin memperluas basis partai. “Karena kita mau memperluas basis partai. Jadi kalau basis partai kita perluas kan leave no one behind. Kalau kita sudah putuskan yang lain hanya sebagai pengikut,” tandas Airlangga.

KIB Percaya Diri
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai komposisi partai yang saat ini tergabung di KIB sudah cukup bisa membuat KIB percaya diri menyongsong Pilpres 2024. Menurutnya, pernyataan Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjadi indikasi atas hal itu.

"Dengan komposisi yang ada, KIB mestinya memang cukup percaya diri, sehingga statemen Ketum Airlangga menguatkan posisi KIB, partai lain tidak mudah masuk KIB jika tidak miliki kriteria, sekaligus KIB punya kendali penuh atas anggota baru," terangnya.

Dedi juga menilai pernyataan Airlangga sebagai bentuk kepercayaan diri bahwa dirinya akan diusung oleh KIB. "Statemen ini juga bisa menjadi penanda jika Airlangga miliki kepercayaan diri untuk terusung. Itulah sebab ia tidak lagi penuh upaya menambah mitra," tambahnya.

Menurutnya, kepercayaan diri itu terkait dengan kedekatan Airlangga dengan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, KIB juga sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

"Terlebih Airlangga punya kedekatan khusus dengan Presiden Jokowi. Gabungan KIB dan Presiden Jokowi, sudah lebih dari cukup untuk usung Airlangga-Ganjar," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta mengapresiasi Muhammadiyah yang mampu menggelar Muktamar ke-48 di Solo pada 18-20 November 2022 dengan damai tanpa adanya perselisihan.

Dia mengatakan itu saat membuka diskusi daring berjudul Membedah Agenda Keumatan Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang disiarkan YouTube akun Galora TV, Rabu (23/11).

"Kami menghormati Muhammadiyah yang sudah melakukan muktamar dengan jumlah hadirin luar biasa dan sangat damai," kata Anis Matta membuka diskusi, Rabu.

Menurut pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan itu, damainya pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah dilakukan dengan jumlah peserta yang sangat banyak. Dia kemudian menyinggung proses politik di Muhammadiyah tadi yang bertolak belakang dengan Munas HIPMI. "Berbeda dengan HIPMI, ya," kata Anis Matta, lalu tersenyum.

Menurut pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan itu, damainya pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah dilakukan dengan jumlah peserta yang sangat banyak. Dia kemudian menyinggung proses politik di Muhammadiyah tadi yang bertolak belakang dengan Munas HIPMI. "Berbeda dengan HIPMI, ya," kata Anis Matta, lalu tersenyum.

Dia mengatakan damainya pelaksanaan muktamar menandakan proses politik di Muhammadiyah dilakukan secara demokratis. "Artinya ada proses pemilihan pemimpin yang demokratis," kata Anis Matta.

Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu lantas mempertanyakan program pimpinan Muhammadiyah ke depan setelah terpilih dalam muktamar.

Utamanya dalam membedakan capaian pemimpin Muhammadiyah era sekarang dengan terdahulu. Selain itu, demi menjawab tema muktamar organisasi berjudul Memajukan Indonesia Mencerahkan Semesta. "Kami mau mempertanyakan apa makna mencerahkan semesta yang ditawarkan Muhammadiyah," katanya.

Editor: Surya