Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Jadi Loyalis Puan dan Inisiator Dewan Kolonel, PDIP Copot Jabatan Johan Budi sebagai Wakil Ketua BURT
Oleh : Irawan
Selasa | 01-11-2022 | 15:24 WIB
johan_budi_sp21.jpg Honda-Batam
Johan Budi SP, Anggota Fraksi PDIP DPR (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Fraksi PDIP secara mendadak mencopot Johan Budi Sapto Probowo (SP) dari kursi Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Posisinya digantikan oleh Dede Indra Permana, rekan satu fraksinya yang juga duduk di Komisi III DPR.

Padahal Johan Budi belum lama menduduki posisi tersebut. Johan Budi ditetapkan sebagai Wakil Ketua BURT DPR, pada Februari 2022 yang lalu. Dia menggantikan posisi Evita Nursanty dari fraksi PDIP

Pencopotan mantan Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini diduga terkait dengan pengusulan Dewan Kolonel.

Johan Budi merupakan penggagas Dewan Kolonel yang mendukung pencalonan Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon Presiden di Pemilu 2024.

Johan Budi sendiri selaku inisiator Dewan Kolonel Budi telah mendapatkan sanksi teguran keras dari DPP PDIP. Namun, Ia mempertanyakan sanksi tersebut, karena . menurutnya Dewan Kolonel tidak melanggar apa pun.

Pelantikan pergantian Pimpinan BURT dari Johan Budi SP Dede Indra Permana dilakukan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra.

Hal itu sesuai surat dari Fraksi PDIP Nomor 178 F-PDI Perjuangan/DPR RI/10/2022 kepada pimpinan DPR, pada 12 Oktober 2022.

"Apakah usulan dari Fraksi PDI-Perjuangan ini dapat disetujui?" tanya Dasco, saat memimpin rapat BURT, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

"Setuju", jawab pimpinan dan anggota BURT DPR yang hadir diruang rapat BURT.

Usai pernyataan persetujuan itu, Dasco langsung mengetukkan palu sebagai tanda sahnya pergantian pimpinan BURT DPR sekaligus menyerahkannya kepada Pimpinan BURT yang baru.

Dede Indra Permana menegaskan, akan meneruskan program-program yang telah dicanangkan sebelumnya oleh pimpinan BURT yang lama.

"Namun, Kalau ada yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan tentunya kami akan lakukan untuk parlemen yang lebih modern. BURT akan mengawal kinerja DPR lebih baik," ujarnya.

Ketua Fraksi PDIP Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan, pergantianJohan Budi dari jabatannya di BURT DPR, merupakan hal biasa dan tidak terkait dengan Dewan Kolonel. "Sangat biasa," kata Utut.

Utut menilai tidak ada yang aneh dari rotasi itu. Umumnya, kata Utut, pergantian posisi selalu ada di awal sidang. "Kan hampir selalu ada rotasi di awal Sidang," ucapnya.

Lebih lanjut, Utut mengatakan pergantian Wakil Ketua BURT Johan Budi itu, karena Johan Budi ingin memberikan sumbangsih di Baleg.

Menanggapi pencopotan dirinya sebagai Wakil Ketua BURT, Johan Budi menegaskan bahwa pergeseran tersebut tak berkaitan dengan kelompok loyalis Puan Maharani dan pendirian Dewan Kolonel

"Perputaran atau rotasi di AKD (alat kelengkapan dewan) itu kan biasa di semua fraksi, tidak hanya di PDI Perjuangan. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Ketua Fraksi untuk pindah ke Baleg, karena menurut Ketua Fraksi bahwa saya dibutuhkan di Baleg," ujar Johan.

Menurut Johan, keberadaan Dewan Kolonel tidak melanggar aturan apapun di partai. "Belum, (surat sanksi teguran) sampai hari ini saya belum (terima), tapi pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa?" katanya.

Dewan Kolonel, tegas Johan, bukanlah kelompok loyalis Puan yang dibentuk oleh DPP ataupun Fraksi PDIP. Kelompok tersebut hanyalah kumpulan anggota Fraksi PDIP yang secara pribadi mensosialisasikan Puan di daerah pemilihannya masing-masing.

"Ini bukan organisasi, memang saya yang memprakarsai. Nama (Dewan Kolonel) itu memang usulan, tapi apakah salah? Dengan dikaitkan lebih jauh lagi ke hal-hal yang menurut saya tidak masuk akal," ujar Johan.

"Silakan tanya ke Pak Sekjen masalahnya apa? Pelanggaran AD/ART? Dari mana gitu, tanya saja. Saya hanya kader biasa dari Fraksi PDI Perjuangan yang kemudian ingin membantu Mbak Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI kita untuk mensosialisasikan ke bawah," sambungnya.

Dewan Kolonel ditegaskannya juga bukan kelompok yang bertujuan untuk menyerang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tegasnya, Dewan Kolonel adalah kelompok yang berasal dari inisiatif pribadi anggota Fraksi PDIP untuk mendukung Puan.

"Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, saya justru bangga juga banyak kader PDI Perjuangan yang kemudian punya elektabilitas tinggi, tapi kan soal pilihan kan. Boleh dong saya memilih, mendukung atau mensosialisasikan Mbak Puan Maharani," ujar Johan.

Editor: Surya