JAKARTA, batamtoday - Menyadari pentingnya ketahanan atau kedaulatan pangan khususnya beras dan kedelai yang sangat strategis bagi rakyat Indonesia, maka pemerintah harus mampu menjadikan pasar domestik, yaitu rakyat Indonesia sebagai pasar strategis yang harus dipertahankan.

Indonesia seharusnya mencontoh China dengan jumlah penduduknya mencapai Rp 1,3 miliar berhasil menjadikan kedaulatan pangannya sebagai kekuatan pasar domestik atau domestic market obligation holiday (DMO). Sehingga produksi pertaniannya bagus dan para petaninya menjadi kelas menengah karena hasil pertaniannya menjadi kekuatan ekonomi di negerinya sendiri.

“Kesungguhan pemerintah itu tidak cukup dengan hanya membuat statement, melainkan harus melakukan intervensi harga terhadap produsen dan konsumen. Dan, untuk kontrol harga itu perlu dukungan anggaran pemerintah. Kalau tidak, maka pasar yang akan tentukan harga, sementara petani dan konsumen tak mampu berbuat apa-apa,” tandas pengamat ekonomi INDEF Hendri Saparini dalam diskusi ‘Politik Pangan Pemerintah Indonesia’ bersama Wakil Ketua MPR RI A. Farhan Hamid dan Ketua FPD MPR RI M. Jafar Hafsah di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (6/82012).

Menurut Hendri,  yang menjadi pertanyaan adalah adakah politik pangan di Indonesia? “Kalau tidak, maka wajar jika selalu ada gejolak pangan di negeri ini, dan ini akan terus berkepanjang. Jadi, pemerintah harus membuat kebijakan dan politik pangan yang dinilai sangat strategis, seperti beras, gula, kedelai dan sebagainya dan pemerintah harus melakukan intervensi harga, agar tidak ditentukan oleh pasar,” katanya.

Sedangkan Farhan Hamid menilai pemerintah belum mempunyai perencanaan atau road map yang strategis soal pangan. Sehingga yang terjadi adalah ada kesepahaman harga pangan itu murah. “Inilah yang tidak benar karena akan merugikan petani. Jadi, pemerintah harus membuat kebijakan agar hasil pertaniannya bagus dengan membangun infrastruktur yang baik. Itu pentig, karena Indonesia sudah mempunyai kebijakan ketahanan pangan yang baik sejak kerajaan Mataram silam,” kata Farhan. 

Sementara Jafar Hafsah berpendapat jika kebijakan pangan ini harus diletakkan di atas segala-galanya. Sebab, negara yang kuat tentu akan mampu menyelamatkan kebijakan pangannya sendiri. Seperti halnya Amerika Serikat sebagai negara industri dan inteeteinment, ternyata 48 % kebutuhan pangan dunia berasal dari negeri Paman Sam itu. Mengingat pentingnya pangan, Soviet pun katanya, pecah menjadi Rusia dan negara-negara bagian akibat pangan atau gandum yang tertahan tidak sampai ke rakyat. “Soviet pecah itu karena pangan atau gandum,” kata Jafar.

Jafar menegaskan, perlunya ada kemandirian pangan dan bukan mengandalkan Badan Urusan Logistik (Bulog) karena Bulog hanya membeli hasil petani, bukan sebagai produsen. “Kita tidak bisa mengandalkan Bulog, karena Bulog hanya membeli hasil petani dan bukannya sebagai produsen. Jadi, Bolog itu tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya sebatas memainkan harga. Makanyacari pemimpin yang baik baik itu di Pileg, Pilpres maupun Pemilukada," katanya.
 
Sementara itu Safari Ramadan rapat kabinet terbatas yang digelar pada Senin (6/8) di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Sejumlah masalah dan program pembangunan bidang ketahanan pangan akan jadi agenda khusus. Termasuk antisipasi dampak dari perubahan iklim terhadap produksi pertanian dan strategi pembangunan pertanian sampai 2014.

Rapat kabinet terbatas di Kantor Kementan, Jalan R Harsono, Ragunan Jakarta Selatan akan dimulai pada pukul 14.00 WIB. Kementerian teknis yang jadi pesertanya selain Kementerian Pertanian, juga hadir tiga menteri koordinasi, Menteri PU Djoko Kirmanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Kepala BMKG Sri Woro dan Wapres Boediono. Sejumlah agenda penting dalam soal ketahanan pangan menjadi perhatian. Mulai dari sarana infrastruktur sarana pengairan, pengadaan lahan baru untuk pertanian dan persiapan hadapi musim kemarau.

Masalah katahanan pangan terus menjadi perhatian pokok KIB II. Kasus terbaru adalah kelangkaan kedelai di pasar dalam negeri akibat kekeringan yang landa AS, Brazil dan Mexico. Di sisi lain Indonesia kesulitan untuk menambah luas lahan pertanian. Meski ada puluhan juta hektar lahan yang dalam kondisi tidur, namun semuanya sudah ada yang memliki dan penggunaanya sebagai lahan pertanian bukan hal mudah.

"Sebenarnya sudah ada lima ratus ribu hektar lahan yang sudah kita siapkan, namun apakah itu cocok buat pertanian atau nggak belum dipastikan," kata Kepala BPN, Hendarman Supandji.

Sama seperti rapat kabinet yang diselenggarakan di Kantor Presiden, maka sebelum membahas solusi keputusan maka masing-masing menteri peserta rapat diminta memaparkan program kerja untuk sisa 2012, sasarannya dan solusi atas hambatan yang ada serta rekomendasi untuk kelanjutan programnya hingga akhir 2014 serta jawaban terhadap isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat luas.