UU KPK Di-Judicial Review ke MK

Kisruh Penyidikan Kasus Simulator SIM

UU KPK Di-Judicial Review ke MK

Oleh : Surya

Senin | 06-08-2012 | 18:25 WIB

JAKARTA, batamtoday - Tiga warga negara Indonesia yang menyatakan dirinya mewakili diri sendiri, masing-masing Habiburokhman SH, M. Maulana Bungaran SH, Munathsir Mustaman SH mendaftarkan permohonan uji materiil pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitisi (MK) pada Senin, 6 Agustus 2012.

"Dalam mendaftarkan gugatan ini, kami mewakili diri kami sendiri sebagai WNI yang kebetulan berprofesi sebagai Advokat. Pengajuan Uji Materiil ini adalah bentuk dukungan konkrit kami agar kasus simulator SIM hanya disidik oleh KPK," begitu Habiburokhman SH dalam pres rilisnya kepada batamtoday, Senin (6/8/2012).

Sebagai WNI, lanjutnya, kami menyayangkan sikap petinggi Polri yang bersikukuh agar Polri juga menyidik kasus simulator SIM dengan berdalih bahwa kewenangan Polri diatur dalam KUHAP.

"Sikap tersebut secara tegas mengabaikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU KPK yanng sebenarnya menghapuskan kewenangan kepolisian dan kejaksaan untuk menyidik perkara Tipikor yang sudah disidik oleh KPK," sebutnya lagi.

Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

Menurutnya, frasa "kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang mana dan yang diatur di UU yang mana yang semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang menjadi hilang atau dihapuskan setelah KPK mulai melakukan penyidikan.

"Ketidakjelasan yang timbul karena frasa "kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terjadi dalam "penyidikan ganda" kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM)," jelasnya.

Penyidikan ganda yang dilakukan oleh Polri dan KPK dalam perkara yang sama dan dengan tersangka yang sama, sambung Habib, jelas bertentangan dengan azas kepastian hukum dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena menjadi tidak jelas atas dasar penyidikan yang mana kelak persidangan terhadap perkara tersebut akan dilaksanakan.

Ia juga mengatakan, penyidikan ganda sebagaimana terjadi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM sangat mungkin telah sering dan akan terus terjadi kembali dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi lain.

"Seharusnya, frasa "kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" dimaknai "wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam UU selain UU ini dihapuskan, sehingga menjadi jelas bahwa dalam hal KPK sudah melakukan

penyidikan, maka wewenang penyidikan hanya ada pada KPK. Kepolisian atau kejaksaan tidak lagi berwenang menyidik perkara tersebut walaupun kepolisian atau kejaksaan berdasarkan UU lain selain UU Nomor 30 Tahun 2002, seperti KUHAP dan UU Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi," terangnya.

"Permohonan utama kami dalam uji materiil ini adalah agar MK memutuskan: Menyatakan Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, sepanjang frasa "kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" tidak dimaknai "wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam UU selain UU ini", dihapuskan karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat," tambahnya.

TERKINI
POPULER

Kisruh Penyidikan Kasus Simulator SIM

Gelar Halalbihalal, KONI Batam Prioritaskan Persiapan Atlet Menuju PON

Satgas PASTI Blokir 585 Pinjol Ilegal dan Pinjaman Pribadi

Kapolres Bintan Pastikan Kasus Limbah B3 di Tanjunguban Diproses Usai Penetapan Legislatif

Make Over Perkenalkan 4 Icon Terbarunya Lewat Kampanya 'Discover The Unseen Power'

Antisipasi Pekerja Migran, Mustofa Minta Perusahaan di Batam Prioritaskan Pencaker Lokal

Order Sabu 3,64 Gram dari Makassar, Kombes Agus Fajar Sutrisno Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

Polresta Barelang Selesaikan Kasus Pemblokiran Jalan Rempang Melalui Restorative Justice

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Dua Sepeda Motor Adu Kambing, Satu Orang Tewas dan Tiga Lainnya Luka-luka

Kisruh Penyidikan Kasus Simulator SIM

ASN yang Pindah ke IKN Bakal Dapat Satu Unit Apartemen

Indonesia Intensifkan Upaya Diplomasi, Dorong Deeskalasi Ketegangan di Timur Tengah

Gejolak Geopolitik di Kawasan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Berbagai Skenario Mitigasi

Gelar Halalbihalal, KONI Batam Prioritaskan Persiapan Atlet Menuju PON

Satgas PASTI Blokir 585 Pinjol Ilegal dan Pinjaman Pribadi

Kapolres Bintan Pastikan Kasus Limbah B3 di Tanjunguban Diproses Usai Penetapan Legislatif

Make Over Perkenalkan 4 Icon Terbarunya Lewat Kampanya 'Discover The Unseen Power'

Antisipasi Pekerja Migran, Mustofa Minta Perusahaan di Batam Prioritaskan Pencaker Lokal

Order Sabu 3,64 Gram dari Makassar, Kombes Agus Fajar Sutrisno Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

Polresta Barelang Selesaikan Kasus Pemblokiran Jalan Rempang Melalui Restorative Justice

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Dua Sepeda Motor Adu Kambing, Satu Orang Tewas dan Tiga Lainnya Luka-luka