Presiden Sebut Ada 5 Sektor yang Rawan Dikorupsi

Presiden Sebut Ada 5 Sektor yang Rawan Dikorupsi

Oleh : ant/si

Rabu | 25-07-2012 | 21:17 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA, batamtoday - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti lima sektor yang dinilai rawan korupsi dan harus menjadi perhatian semua pihak sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi bisa berjalan baik dengan penggunaan anggaran optimal sesuai peruntukannya.

"Hal yang pertama adalah pencegahan secara serius atas korupsi yang merugikan APBN dan APBD. Dua tahun terakhir, masih terjadi kasus korupsi yang melibatkan unsur DPR, DPRD dan pemerintah yang merugikan negara," kata Presiden saat memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi bidang hukum di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu (25/7/2012).

Untuk sektor ini, Kepala Negara menegaskan, pengutamaan pencegahan dan bila telah terjadi pelanggaran maka dilakukan penindakan dengan tegas siapapun dari partai politik manapun dan juga profesi apapun.

"Hal yang kedua adalah sektor pengadaan barang dan jasa yang biasa dimark up. Harga Rp1 miliar, misalnya, kepada negara dijual Rp2 miliar. Itu masih ada kerawanan seperti itu kemudian dibagi-bagi oleh mereka termasuk melibatkan pengusaha yang melakukan mark up terhadap apa yang dibeli negara," kata Presiden.

Hal ketiga yang menjadi sorotan Presiden adalah mengenai perpajakan.

Kepala Negara mengatakan, di tengah situasi ekonomi yang tidak menguntungkan saat ini akibat krisis ekonomi global seharusnya pendapatan negara yang dikumpulkan dengan susah payah harus digunakan semestinya.

"Saya menyoroti kewajiban membayar pajak dan juga petugas pajaknya," tegas Presiden.

Hal keempat yang Presiden berikan perhatian khusus adalah mengenai kepabeanan dan bea cukai.

Kepala Negara mengatakan beberapa kali ada perbedaan data perdagangan antara Indonesia dengan negara sahabat dan salah satunya bisa terjadi akibat adanya barang yang masuk ke negara namun tidak melalui prosedur kepabeanan dan tidak membayar cukai.

Hal kelima yang menjadi perhatian Presiden adalah mengenai kerawanan korupsi yang terjadi di sektor perminyakan dan gas serta pertambangan.

"Dari 10 hal yang dilaporkan, lima itulah yang menjadi prioritas. Sebetulnya sudah saya sampaikan ke kepolisian, Kejaksaan Agung dan ke KPK secara tidak langsung," kata Presiden.

Langkah Jaksa Agung

Dalam kesempatan itu Presiden juga mendukung semua langkah penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi dan kerja sama serta koordinasi dengan lembaga lainnya.

"Saya mendukung penegakan hukum harus saling bekerja sama untuk penegakan hukum, semua penting. KPK sangat penting, kejaksaan sangat penting, semuanya penting," kata Kepala Negara.

Ia menambahkan, "saya juga menggaris bawahi apa yang disampaikan kejaksaan mencari dan menangkap buron yang masih gentayangan di luar negeri, cari dan usut asetnya ke dalam negeri."

Presiden Yudhoyono didampingi Wapres Boediono melangsungkan rapat korodinasi bidang hukum di Gedung Kejaksaaan Agung dihadiri seluruh menteri dan pejabat negara terkait.

TERKINI
POPULER

Redaksi Tempo Tanggapi Aspirasi NasDem, Tegaskan Pemberitaan Sesuai Kode Etik Jurnalistik

Sengketa Lahan di Tanjungpinang, Go Asai Wafat 1984 Namun Tercatat Beri Kuasa Tahun 2004

Honda Vario 160 Hadir di Batam, Skutik Premium Bertenaga dengan Fitur Canggih dan Irit BBM

Ketua DPD NasDem Batam Segera Ditetapkan, Tunggu SK DPP

OJK Kepri Dalami Dugaan Pembobolan Rekening CIMB Niaga di Batam, 5 Perusahaan Ajukan Pengaduan

Rayakan HUT Pertama, First Club Tebar 1.000 Paket Sembako untuk Warga Lubuk Baja

A PHP Error was encountered

DPR Apresiasi Pemerintah Tidak Bebankan Jamaah Kenaikan Biaya Tiket Haji

Kini Perpanjang STNK Tanpa KTP Berlaku Nasional

OJK Percepat SLIK untuk Dukung Program 3 Juta Rumah, Status Pelunasan Maksimal 3 Hari