Mendagri Lantik 5 Penjabat Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik lima Penjabat (Pj.) kepala daerah dan satu wakil bupati di Papua. Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (27/5/2022).

Mereka yang dilantik tersebut di antaranya Pj. Bupati Sarmi Markus Oktovianus Mansnembra, Pj. Bupati Mappi Michael Gomar, Pj. Bupati Nduga Namia Gwijangge, Pj. Bupati Lanny Jaya Petrus Wakerkwa, Pj. Wali Kota Jayapura Frans Pekey, dan Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra

Mendagri menjelaskan, para Pj. kepala daerah tersebut dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin presiden. Mereka terpilih melalui proses sesuai aturan, serta memenuhi kiteria dan pesyaratan.

Pemilihan Pj. ini merupakan konsekuensi dari amanat Undang-Undang (UU) Pilkada yang menetapkan Pilkada digelar pada November 2024. Dengan demikian, kekosongan kursi kepala daerah tersebut harus diisi oleh Pj.

"Masa jabatan pejabat-pejabat yang lama perlu diisi agar administrasi pemerintahan pelayanan kepada masyarakat tetap berlanjut," ujar Mendagri.

Begitu pula dengan pemilihan Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra yang telah melalui proses usulan di tingkat DPRD maupun gubernur, yang kemudian disampaikan secara resmi kepada Kemendagri.

Mendagri menuturkan, pelantikan tersebut seyogianya dilakukan oleh gubernur atau wakil gubernur. Namun, berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Papua, gubernur berhalangan karena tengah melakukan pengobatan di luar negeri.

"Beliau berobat di luar negeri dan meminta kepada Mendagri untuk melantiknya, dan sesuai dengan UU, ketika gubernur berhalangan dan wakil gubernur juga masih kosong (pejabatnya), maka sesuai aturan UU, Mendagri dapat melaksanakan pelantikan," jelas Mendagri.

Mendagri berharap, kepercayaan yang diberikan pimpinan negara dan masyarakat, serta amahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada para pejabat tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Dirinya mengaku tak ingin kekosongan jabatan berlangsung lama, karena pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Papua harus tetap berjalan.

Jaga situasi
Dalam kesempatan ini, Mendagri meminta lima Penjabat yang baru dilantik untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban saat melakukan pelantikan lima penjabat (Pj.) kepala daerah dan satu wakil bupati di Papua.

"Saya berpesan yang pertama, tolong dijaga betul situasi keamanan ketertiban di Papua, karena situasi keamanan yang stabil akan memberi ruang terjadinya pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masing-masing," katanya.

Mendagri meminta para perangkat daerah khususnya yang baru dilantik menelaah betul persoalan yang ada di daerah masing-masing. Selain itu, Mendagri mendorong agar program-program yang telah ada dijalankan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Mendagri berpesan agar pemerintah daerah di Papua bisa membangun hubungan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lain di sekitar.

"Termasuk juga bangun hubungan baik dengan para staf yang ada. Juga tentunya dengan jajaran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), tokoh-tokoh masyarakat, gereja, adat, tokoh wanita, dan lain-lain, perlu dirangkul. Ini adalah ujian kemampuan manajerial dan leadership Bapak-Bapak sekalian," tuturnya.

Lanjut Mendagri, pemerintah pusat akan senantiasa mendukung berbagai pekerjaan dan program di masing-masing daerah sepanjang sesuai dengan aturan dan undang-undang.

Mendagri berharap agar lima penjabat dan satu wakil bupati daerah Papua yang dilantik tersebut bisa menghindari berbagai potensi pelanggaran hukum.

"Saya mengharapkan kita semua baik yang hadir secara fisik maupun virtual membantu mendukung agar para penjabat wali kota dan bupati serta wakil bupati dapat bekerja maksimal demi kepentingan rakyat di daerah masing-masing. Rakyat di Papua," terangnya.

Editor: Surya

---