BOGOR, batamtoday - BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) membenahi pola kerja petugas rekrut calon TKI dengan memberikan bimbingan teknis.

Saat membuka bimbingan teknis untuk 200 petugas rekrut calon TKI di Bogor, Selasa (24/7/2012), Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat menyatakan, keberadaan mereka merupakan ujung tombak dalam proses perekrutan calon TKI.

Ia memperkirakan terdapat 10 ribu hingga 20 ribu petugas rekrut calon TKI di seluruh Indonesia dan hingga kini mereka belum terpantau dan terdata secara akurat dan belum mendapat bimbingan teknis dari pemerintah.

"Mereka perlu ditata dengan baik. Penataan ini merupakan upaya BNP2TKI melakukan upaya perbaikan secara terus-menerus dalam peningkatan kualitas pelayanan TKI," katanya.

Ia mencontohkan BP3TKI pernah mendata petugas rekrut calon TKI di Jawa Barat ada sekitar 1.300 orang tetapi yang baru mengikuti bimbingan teknis pertama itu sebanyak 200 orang.

Menurut Jumhur, perbaikan yang dilakukan pemerintah ini terus dipantau oleh berbagai pihak mulai dari LSM, pers, DPR hingga dunia internasional.

Ia mengatakan petugas rekrut merupakan profesi paling dekat berhubungan dengan calon TKI dan sering diduga merupakan penyebab permasalahan TKI di luar negeri meski penyebab masalah itu sesunggunya jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan.

Persoalan perekutan calon TKI misalnya merekrut calon TKI di bawah umur atau mereka yang tidak memenuhi keterampilan dan keahlian kerja hingga pemalsuan dokumen, kegiatan yang dapat diindikasikan sebagai perdagangan orang atau penyelundupan orang.

Jumhur menegaskan proses perekrutan harus ada pengaturan . "Penertiban ini bertujuan untuk memudahkan mekanisme pengawasan dan pengendalian kualitas kerja anda guna memastikan proses pemartabatan kualitas TKI berjalan dengan baik," katanya.

Ia menegaskan, BNP2TKI memperbaiki pelayanan penempatan TKI dengan menerapkan sistem "online" mulai dari registrasi calon TKI di Disnaketrans kabupaten/kota, pengetatan durasi pelatihan TKI di balai-balai latihan kerja luar negeri (BLKLN) minimal 200 jam, pengawasan BLKLN melalui kamera pemantau (CCTV), sertifikasi kesehatan dengan kertas berpengaman (security paper) hingga pendataan petugas rekrut dengan memasukkan identitas diri seperi sidik jari dan foto biometrik.

"Petugas rekrut yang tidak terdata di sistem BNP2TKI, tidak akan diizinkan merekrut calon TKI," katanya.