BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota Komisi I DPRD Kepri, Uba Ingan Sigalingging, minta Presiden RI, Panglima TNI hingga Kapolri serius dalam menangani kasus perdagangan manusia ke luar negeri melalui Provinsi Kepri.

Uba Ingan yang menyempatkan diri melihat prosesi repatriasi 8 jenazah TKI korban tenggelam di perairan Malaysia pada 15 Desember 2021 lalu, di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Kepri, Selasa (4/1/2022), mengaku sangat prihatin.

• BACA JUGA: Hari Ini, 8 Jenazah TKI Korban Tragedi Perairan Malaysia Dipulangkan ke Kampung Halaman

Dalam insiden itu, sebanyak 21 warga negara Indonesia dinyatakan meninggal dunia, 30 orang dinyatakan hilang, 13 orang lainnya dinyatakan selamat dan tengah menjalani pemeriksaan oleh otoritas keamanan Malaysia.

"Pemulangan jenazah korban perdagangan manusia ini merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyat. Tentu, yang dilakukan pihak kepolisian, memulangkan jenazah para korban ke Indonesia, merupakan hal yang patut diapresiasi," kata Uba.

Meski begitu, Uba juga menegaskan bahwa pengusutan terhadap para pelaku perdagangan manusia ini tidak hanya berhenti di para pelaku pengiriman, namun juga para pembekingnya.

• BACA JUGA: Jalani Karantina, Satgas Belum Bisa Periksa 13 Korban Selamat Tragedi Pengiriman TKI Ilegal ke Malaysia

"Maka dari itu kami dukung penuh Presiden RI melalui Panglima TNI dan Kapolri untuk memerintahkan jajarannya dalam mengusut tuntas permasalahan ini, karena hal ini bukannya permasalahan yang pertama," ujarnya.

Di balik peristiwa ini, Uba juga menilai bahwa kejadian ini merupakan bentuk dari kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya sesuai dengan amanat UUD 1945.

"Dalam hal ini kami meminta Presiden RI melalui Panglima TNI dan Kapolri mengusut tuntas semua pihak yang terlibat karena ada dugaan beking-bekingan dari aparat. Panglima TNI dan Kapolri harus menindaklanjuti dan mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam praktek perdagangan manusia ini dan ditindak seberat-beratnya," tegasnya.

• BACA JUGA: Kapolri Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pencegahan Penyelundupan PMI Ilegal

Tidak berhenti di situ, pihaknya melalui DPRD Kepri juga akan meminta Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad untuk dapat meningkatkan kordinasi terkait maraknya kasus perdagangan manusia di Kepri ini.

"Kami harapkan ada langkah-langkah kedepannya oleh BP2MI untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat karena hal ini dapat terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat sehingga dapat dieksploitasi seperti saat ini. Perdagangan manusia lintas negara ini merupakan praktek yang sangat berbahaya," tutupnya.

Editor: Yudha