Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Penghitungan KHL Bintan Terganjal Komponen Properti dan Transportasi
Oleh : Harjo/Dodo
Rabu | 11-07-2012 | 16:41 WIB
T-sianturi-dp-bintan.gif Honda-Batam
T. Sianturi, anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan.

TANJUNGUBAN, batamtoday – Proses penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Bintan untuk triwulan kedua 2012 masih terganjal komponen properti dan transportasi bagi buruh.


Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan, T. Sianturi menyebutkan kedua komponen ini menyedot hampir sekitar 60 persen penghitungan dan berimbas pada tingginya KHL saat ini.

"Ini yang coba kita carikan solusinya, apakah dibebankan kepada pengusaha atau pemerintah," kata Sianturi kepada batamtoday, Rabu (11/7/2012).

Menurut Sianturi yang juga ketua FKUI SBSI Bintan, jika hal tersebut dibebankan kepada pemerintah maka wajib diberikan subsidi bagi buruh dalam komponen transportasi.

Namun jika dibebankan kepada pengusaha, lanjutnya, konsekuensi yang harus diterima adalah peningkatan tajam di Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Lebih jauh, kata T. Sianturi, yang menjadi pertanyaan apakah pemerintah dan pengusaha siap, kalau tidak tentunya bagaimana dengan nasib buruh yang kebutuhannya semakin meningkat. 

Karena, dalam hal itu tentu akan berakibat kepada investasi, dimana buruh membutuhkan pekerjaan dan juga pengusaha akan diberatkan, sebaliknya pemerintah berharap investasi meningkat.

"Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, guna mencarikan solusi yang lebih baik kedepan. Walau pun KHL, bukan satu-satu patokan dalam menetapkan UMK kedepan,” tambahnya.

Sementara itu, Krisman, salah seorang buruh di Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, mengharapkan kepada seluruh unsur Dewan Pengupahan terutama perwakilan dari serikat pekerja/buruh, jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi yang mengatasnamakan kepentingan buruh. 

Karena keputusan yang diambil oleh perwakilan yang duduk di Dewan Pengupahan dan tripartit jelas memberikan dampak terhadap buruh.

“Jangan hanya memikirkan kepentingan sesaat, tapi harus memikirkan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang. Bagaimana, kondisi daerah ini bisa semakin maju dan berkembang namun tetap kondusif," harapnya. 

Berita Lainnya

Naik 6,5 Persen, Ini Daftar 5 Provinsi dengan UMP 2025 Tertinggi

12-12-2024 | 18:44 WIB

Disnaker Kepri Rampungkan Pembahasan UMP 2025 Sesuai Permenaker 16 Tahun 2024

06-12-2024 | 14:24 WIB

Menaker Sambut Putusan MK, Langkah Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

30-11-2024 | 16:04 WIB