BATAMTODAY.COM, Batam - Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Batam akan menemui Gubernur Kepri, Ansar Ahmad terkait permasalahan Sekolah Penerbangan Nusantara (SPN) Dirgantara Batam yang terus terulang.

Ketua KPPAD Batam, Abdillah mengatakan, saat ini KPPAD Batam akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepri guna mempertanyakan fungsi Dinas Pendidikan Kepri dalam hal pengawasan terhadap SPN Dirgantara.

"Karena kasus di SPN Dirgantara ini bukan hanya sekali ini terjadi. Sudah terjadi dan dilaporkan dari tahun 2018 lalu. Namun hingga sekarang sekolah itu masih tetap ada, dengan kasus yang selalu terulang dan pelaku yang sama," kata Abdillah, Kamis (18/11/2021).

Dijelaskannya, pihaknya juga melakukan kunjungan ke SPN Dirgantara pada 17 November 2021 lalu. Hasilnya, pihaknya menemukan adanya penjara di salah satu ruangan di SPN Dirgantara Batam. "Dari hasil pengecekan yang kita lakukan, kita temukan fakta yang sesuai dengan bukti yang dibawa oleh para pelapor," ujarnya.

Dari keterangan pelapor, diketahui korban berjumlah 9 orang dan para siswa didik yang menjadi korban kekerasan dalam sekolah kejuruan tersebut, diketahui tidak hanya mengalami kekerasan fisik namun juga mengalami kekerasan mental, berupa dipenjara di lingkungan sekolah.

"Korban tidak hanya mendapat kekerasan fisik. Namun juga dipenjara bahkan hingga berbulan-bulan," ungkapnya.

Abdillah juga menyebutkan bahwa 9 orang siswa yang menjadi korban dalam peristiwa ini, telah mengalami peristiwa serupa selama beberapa bulan belakangan. "Kami juga menduga bahwa sebenarnya ada siswa lain yang menjadi korban. Tetapi saat ini baru hanya 9 orang ini saja yang berani bersuara, mengenai kekerasan yang mereka alami di lingkungan sekolah," ungkapnya.

Abdillah juga menyebutkan, dari keterangan para pelapor diketahui bahwa terlapor berinisial ED, yang berfungsi sebagai pembina di SPN Dirgantara Batam.

Dari data yang didapat, diketahui ED tidak hanya berperan sebagai pembina di lingkungan sekolah, namun juga diketahui sebagai salah satu pemilik. "Kayaknya dia multi fungsi di sekolah tersebut, ada informasi yang kita dapat ED ini juga terkadang berperan sebagai guru di SPN Dirgantara," lanjutnya.

Guna menindaklanjuti tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah tersebut, pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan Polda Kepri.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi di SPN Dirgantara ini. Kasus serupa itu terjadi pada September 2018 lalu. Meski sudah mendapatkan bukti yang kuat, akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari pihak Kepolisian dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri terkait permasalahan di lingkup SPN Dirgantara ini.

Editor: Gokli