Mampu Bawa TNI Jadi Institusi yang Lebih Profesional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi I DPR RI memberikan persetujuan pengangkatan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa dan menyetujui pemberhentian Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyampaikan keputusan tersebut usai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Panglima TNIdan Rapat Internal Komisi I DPR RI.

Meutya menegaskan, seluruh fraksi memberikan persetujuan pengangkatan KSAD Jenderal TNI Andi Perkasa sebagai Panglima TNI, termasuk fralksi partai posisi Fraksi Partai Demokat dan Fraksi PKS.

"Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi. Rapat internal Komisi I DPR RI menyetujui pemberhentian secara terhormat Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Selain itu rapat memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa," ujar Meutya saat memimpin konferensi pers Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).

Sebagaimana diketahui, Komisi I DPR RI hari ini telah melangsungkan RDPU dengan Jenderal Andika Perkasa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dengan agenda pemaparan visi-misi calon Panglima TNI itu.

Rapat itu dilanjutkan Rapat internal Komisi I dengan agenda persetujuan pengangkatan calon Panglima TNI dan persetujuan rencana pemberhentian secara terhormat Panglima TNI yang tengah menjabat.

Meutya mengatakan, Komisi I DPR RI sudah melakukan verifikasi dan melaksanakan RDPU dengan calon Panglima TNI kurang lebih 3 jam.

"Di mana, seluruh fraksi di Komisi I sudah memberikan pandangannya. Saya ucapkan selamat (kepada Andika) dari seluruh fraksi dan pimpinan Komisi I," ucap politisi Partai Golkar itu.

Pimpinan dan Kapoksi Komisi I telah melaksanakan rapat secara virtual pada tanggal 5 November 2021 dalam rangka verifikasi administrasi calon Panglima TNI.

"Dengan hasil bahwa berkas administrasi calon Panglima TNI dinyatakan lengkap," imbuh politisi Partai Golkar itu.

Berkas-berkas tersebut terdiri dari daftar riwayat hidup, salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP), salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), salinan Kartu Keluarga (KK), laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK yang telah terlapor terakhir 20 Juni 2021, surat pemberitahuan SPT pajak tahun 2020 yang telah terlapor pada Juni 2021 serta surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari RSPAD Gatot Subroto.

Dalam rapat tersebut, visi yang dipaparkan oleh Andika Perkasa adalah 'TNI adalah Kita'.

"Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat Internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita, atau bagian dari mereka,” kata Andika.

Andika Perkasa mengatakan, misinya adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Saya ingin masyarakat kita melihat TNI ini sebagai organisasi yang apa adanya dengan segala kekurangan dan perbaikan yang memang harus kami jalani," tambahnya.

Menanggapi hasil rapat tersebut, Jenderal Andika Perkasa mengucapkan terima kasih. "Saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak semua," kata Andika Perkasa.

Ia menekankan prioritas lembaga militer yang akan dipimpinnya ialah komitmen untuk berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Lebih profesional
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meyakini calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mampu membawa TNI menjadi institusi yang lebih profesional.

Meskipun, rentang masa jabatan Panglima TNI yang baru cukup singkat, hanya selama 13 bulan, sebelum memasuki masa pensiun.

"Saya yakin Pak Andika dalam masa yang 1 tahun 1 bulan ini dia akan mampu untuk membawa TNI menjadi lebih profesional," ujar Kharis kepada awak media, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).

Kharis menekankan RDPUlebih mendalami pemahaman calon Panglima TNI sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004.

"Ya pasti sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi panglima TNI, sesuai dengan UU TNI tu kita akan dalami seperti apa calon panglima TNI kita ini," tambah politisi PKS ini.

Kharis meminta agar Panglima TNI ke depan dapat menjaga kedaulatan negara, baik yang bersifat Operasi Militer atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti penanganan pandemi Covid-19.

"PR yang pertama menyangkut profesionalitas. Kedua, tingkat kesejahteraan prajurit. Ketiga, juga saya kira modernisasi alutsista juga sangat diperlukan. Di samping juga perlunya peningkatan untuk kerja sama dengan militer-militer negara lain dalam rangka meningkatkan skill, wawasan dan juga persahabatan dengan negara lain," katanya.

Editor: Surya