JAKARTA, batamtoday - Partai  Golkar sudah melakukan investigasi internal sehingga mengetahui jika Zulkarnaen Djabar ternyata tidak sendirian dalam dugaan korupsi pengadaan Alquran  di Kementerian Agama. 

Golkar menemukan fakta keterlibatan Anggota Fraksi lain di Komisi VIII DPR dalam kasus tersebut, namun Zulkarnain Djabar tetap diminta mundur dari DPR dan Golkar karena dianggap merusak citra partai berlambang pohon beringin kuning itu.

Wakil Sekjen DPP Golkar Nurul Arifin kembali menegaskan agar Zulkarnaen mundur dari DPR maupun Golkar. Sebab, desakan itu bukan saja datang dari dirinya, melainkan juga kader Golkar yang lain, karena malu dan sangat prihatin dengan korupsi Alquran tersebut.

"Bukan saya saja, tapi banyak teman teman Golkar yang lain juga menginginkan agar Pak Zulkarnaen mengundurkan diri sementara karena kita ingin memperbaiki kerusakan di partai. Dan, membuat suasana coolling down- dingin dulu, sehingga Pak Zulkarnaen agar fokus menghadapi pemeriksaan di KPK minggu depan," tandas Nurul Arifin pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (5/7/2012).

Menurut Nurul Arifin masalah korupsi Alquran itu bukan masalah kecil, dan pasti melibatkan banyak orang. "Ttidak mungkin satu orang, tapi pasti ada keterkaitan dengan yang lain. Kan ada yang dipesan, ada yang memesan, ada mediatornya dan seterusnya. Jadi paling tidak DPR kerja samanya dengan Kemenag RI, ada orang Kemenag RI, perusahaan pengadaan Alquran dan lain-lain.  Selalu ada celah dan kesempatan untuk melakukan korupsi anggaran bagi anggota DPR dan mitra kerjanya. Semua rata-rata di DPR begitu, tapi tergantung individu," kata Nurul yakin. 

Tapi, sejauh itu kata Nurul, Golkar belum memecat Zulkarnaen dari DPR maupun keanggotannya di Golkar, karena ada mekanismenya dengan menunggu ada keputusan hukum tetap atau inkrah. "Kita tidak bisa langsung memecat dia kan nanti malah berdampak di partai karena merasa belum diadili dan belum ada putusan hukum tetap,  tiba-tiba dipecat. Ini kan tidak manusiawi juga," tambah mantan artis layar lebar ini..

Sementara itu Zulkarnaen sudah tampak lagi di Gedung DPR RI. Seperti halnya pada Kamis kemarin, dia tidak lagi tampak menghadiri paripurna DPR. Anggota Komisi VIII DPR tidak membubuhkan tanda tangan dalam absensi rapat paripurna DPR , padahal pada Selasa (3/7) masih memberikan tanda tangan pada rapat paripurna DPR tersebut. Sidang  paripurna kali ini membahas sejumlah agenda yakni pembicaraan awal APBN tahun 2013, pertanggungjawaban APBN tahun 2011, dan pandangan fraksi tentang RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Anis Matta.

Ketua BK DPR M Prakosa pun telah menegaskan status Zulkarnaen tetap menjadi anggota DPR sebelum menjadi terdakwa. BK baru akan menonaktifkan Zulkarnaen setelah menjadi terdakwa dan memecat setelah divonis pengadilan. Golkar pun tetap akan memberikan bantuan hukum kepada Zulkarnaen.

Pengadaan Alquran oleh Kemenag RI untuk tahun 2011-2012 menelan anggaran Rp 110 miliar. Lalu,  berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk memproduksi 1 unit Alquran? Dalam salah satu halaman di Alquran yang sudah dicetak itu terdapat berbagai macam informasi, salah satunya adalah jumlah eksemplar. Untuk tahun 2012, Kemenag mengadakan Alquran sebanyak 653.000 eksemplar.

Dengan hitungan kasar dari anggaran Rp 110 miliar dibagi 653.000 eksemplar, maka biaya pengadaan 1 unit Alquran bisa mencapai Rp 169.000. Anggota Komisi VIII DPR, Mohammad Baghowi, mengatakan urusan harga atau biaya ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag). Baghowi juga yakin harga 1 Alquran tidak akan menyentuh harga Rp 1 juta, sebagaimana yang disebutkan selama ini.

Padal harga itu tidak sampai satu juta rupiah. Karena kalau melihat di masyarakat membeli  juga tidak sampai sejuta. Tapi kalau harga paling masuk akal adalah yang tahu adalah Kemenag RI sendiri. Anggaran pengadaan Alquran tahun 2012 sebesar Rp 110 miliar, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 anggaran pengadaan Alquran hanya Rp 21 miliar untuk mencetak 650.000 eksemplar. "Kenapa dianggarkan, karena selama ini banyak demoralisasi, seperti tawuran. Makanya kita sepakati kenaikan anggaran di fungsi keagamaan itu di antaranya masuk pengadaan Alquran," kata anggota Komisi VIII DPR Baghowi.

Selain dibagikan kepada masyarakat, uniknya Alquran itu dibagikan kepada anggota Komisi VIII yang menjadi mitra Kemenag RI sendiri. Tiap anggota mendapat jatah hingga 500 eksemplar.  Seorang pejabat Kemenag pernah mengaku tak mengerti mengapa anggota DPR mendapat jatah Alquran begitu banyak, sebab umumnya Alquran yang dicetak atas nama Kemenag didistribusikan melalui Kanwil dan Kakandepag di daerah seluruh Indonesia.

KPK telah menetapkan politisi Golkar Zulkarnaen Djabbar dan anaknya, Dendy Prasetya, sebagai tersangka pembahasan anggaran pengadaan Alquran (penyidikan). Dendy adalah Dirut PT Sinergi Alam Indonesia yang memenangi tender pengadaan Alquran senilai Rp 20,5 miliar dan proyek alat laboratorium madrasah tsanawiyah Rp 30 miliar. Sebagai pembanding, di APBNP 2011 Kemenag juga mengadakan pengadaan Alquran.

Untuk 305.000 eksemplar, Kemenag menganggarkan sekitar Rp 22,8 miliar. Harga per eksemplarnya hanya Rp 75 ribu. KPK membidik tersangka baru dalam kasus korupsi proyek Al Quran dan pengadaan komputer untuk madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama. "Ya, kasus korupsinyakan berangkaian. Nggak satu dua orang tersangka saja," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain ketika dihubungi wartawan.

Karena itu dia tak menolak jika tersangka yang dibidik itu merupakan penyelenggara negara. Tapi, ia menolak merinci apakah calon tersangka itu berasal dari Kemenag RI atau dari pihak DPR. "Ya, bisa penyelenggara negara," katanya diplomatis.

Sebab, dikhawatirkan akan mengganggu proses penyidikan yang tengah ditangani KPK. "Ya kita itu mengerjakannya lebih sulit dibanding pemberitaan kalian. Nanti terlalu banyak diberitakan jadi tak sejalan. Nanti pada waktunya akan kita kasih tahu" jelas Zulkarnain.